JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono meyakini bahwa Setya Novanto tidak sendiri dalam mengurus anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ferry meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas semua yang terlibat bersama-sama Novanto.
"Logikanya, dalam penentuan anggaran di DPR ada hubungan antara fraksi, komisi dan badan anggaran," ujar Ferry menjadi pembicara dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).
Menurut Ferry, isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah memberikan ketidakadilan bagi Novanto. Sebab, nama-nama politisi yang sebelumnya disebut menerima uang, kini tidak dicantumkan dalam surat dakwaan.
Baca juga : Ganjar, Yasonna, dan Olly Tak Masuk Dakwaan E-KTP, Ini Komentar PDI-P
Ferry mengatakan, surat dakwaan jaksa memberi kesan bahwa kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu hanya dilakukan oleh Novanto sendiri. Novanto seperti mampu mengkoordiniasikan anggota DPR, pengusaha dan pejabat kementerian.
Padahal, menurut Ferry, semua mengetahui bahwa mekanisme alokasi anggaran di DPR harus melalui persetujuan komisi yang terkait, badan anggaran (Banggar) dan fraksi partai politik.
"Di Banggar ada Pak Olly, di Komisi ada Pak Ganjar. Sangat lucu, sekarang dikesankan korupsi hanya dilakukan sendirian," kata Ferry.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.