Dewan Pakar Golkar Minta AD/ART Dipertegas Sikapi Kader yang Terindikasi Korupsi

Kompas.com - 16/12/2017, 10:48 WIB
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di Kantor Dewan Pakar, Slipi, Jakarta Barat Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di Kantor Dewan Pakar, Slipi, Jakarta Barat
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) juga merombak AD/ART agar semakin tegas dalam menindak kader yang terindikasi korupsi.

Hal itu, menurut Agung, harus sesuai dengan slogan "Golkar Bersih" yang diusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Ya, mungkin (perubahannya) tidak detail seperti itu, tapi bahwa ini nanti yang terindikasi korupsi, narkoba, dan kriminal lainnya, lebih baik mengundurkan diri dan diberhentikan. Ini bukan hal yang baru. Ini tidak mengada-ada. Sudah jalan, tapi jangan disembunyikan," kata Agung di kantor Dewan Pakar Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (15/12/2017).

Ia menilai, semestinya begitu seorang kader dan pengurus terindikasi korupsi, harus segera diberhentikan atau mengundurkan diri melalui AD/ART.

Apalagi, kata dia, hal itu telah didukung oleh pakta integritas yang dibuat Partai Golkar sejak awal.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Golkar, Ibnu Munzir. Ia mengaku ada agenda perubahan AD/ART untuk membuat Golkar lebih bersih.

Baca juga : Di Munaslub, Golkar akan Rombak Kepengurusan

Namun ia mengatakan perubahan AD/ART nantinya tidak ekstrem, tetapi bertahap

"Bisa jadi seperti itu (bertahap). Ada arahnya. Golkar bersih dalam tagline beliau (Airlangga), saya katakan ke mana arahnya. Dan, beliau katakan yang namanya itu kan menuju yang mutlak langsung bersih, kan enggak mungkin," lanjut Ibnu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X