Tidak Penuhi Syarat Administrasi, Partai Garuda Belum Putuskan Mengadu ke Bawaslu

Kompas.com - 15/12/2017, 20:41 WIB
Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana mendaftarkan partainya menjadi partai ke-13 yang mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2019. Jakarta, Minggu (15/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana mendaftarkan partainya menjadi partai ke-13 yang mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2019. Jakarta, Minggu (15/10/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Garuda masih tidak percaya partainya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kemarin Kamis (14/12/2017).

Menurut Ketua DPP Infokom dan Publikasi Partai Garuda Reynaldi, dalam lampiran kepengurusan yang disampaikan ke KPU, rata-rata sudah memenuhi syarat di atas 75 persen untuk tingkat kabupaten/kota.

"Artinya ini menjadi perhatian kami, mengapa kok ini di-TMS-kan?" kata Reynaldi dihubungi wartawan, Jumat (15/12/2017).

Selain itu, lanjut Reynaldi, partainya juga sudah melakukan perbaikan dari temuan-temuan kegandaan KPU. Namun, Reynaldi masih tidak mengerti mengapa Partai Garuda dinyatakan TMS.

Baca juga : 12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melaju ke Tahap Verifikasi Faktual

Akan tetapi ketika disinggung rencana mengajukan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Reynaldi mengatakan pihaknya akan meneliti terlebih dahulu seluruh berkas yang sudah dikembalikan.

"Kami belum bisa memutuskan. Artinya berkas penelitian ini ada lampiran-lampirannya dan sedang kami teliti," kata Reynaldi.

Sementara itu anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menuturkan, dua partai yang dinyatakan TMS sudah berkonsultasi ke Bawaslu RI yaitu Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Dia menjelaskan, syarat-syarat permohonan sengketa antara lain surat permohonan, alat bukti, Surat Keputusan (SK) atau berita acara, dan beberapa syarat lagi mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon.

Kompas TV KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.