Kompas.com - 15/12/2017, 19:43 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara tersebut tidak mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh.

Hal itu dia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi media bertajuk 'Indonesia Bersama Palestina' Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).

"Israel tidak memberi kemerdekaan secara penuh kepada Palestina. Selama Israel tidak sepakat maka indonesia memilih tidak ingin ada hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Sunarko.

Sunarko menuturkan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sudah ditegaskan sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Baca juga : Palestina: Terima Kasih, Indonesia! Syukron, Indonesia!

Melalui upaya diplomatik dan politik luar negeri, Indonesia selalu menyuarakan dukungan dan solidaritas dari berbagai negara terhadap persoalan Palestina.

"Tak terbantahkan, Indonesia bersama Palestina. Dan sampai kapanpun, Indonesia akan selalu bersama perjuangan rakyat Palestina, hinga Palestina meraih kemerdekaan. Seperti diketahui, Bangsa Indonesia telah bersama Palestina sejak 70 tahun yang lalu," tuturnya.

Selain itu, lanjut Sunarko, klaim Israel atas wilayah Yerusalem Timur yang telah menjadi bagian dari Palestina, bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Oleh sebab itu, Indonesia selalu mendorong upaya menuju kemerdekaan Palestina, salah satunya dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki pada 13 Desember 2017 lalu.

Baca juga : PM Israel Tolak Deklarasi OKI Soal Yerusalem Timur

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sehinga, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Atas dasar itulah, Indonesia akan selalu ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia," ucapnya.

“Dalam forum KTT LB OKI, Indonesia berupaya keras agar dunia melihat dan memberikan perhatian lebih kepada Palestina. Ini merupakan langkah konkret Pemerintah Indonesia agar Palestina mendapatkan hak-haknya sebagai sebuah bangsa dan negara," kata Sunarko.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi III Angkat Suara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam soal Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Suara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam soal Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Nasional
Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.