Tahap Penelitian Administrasi KPU, Partai Besutan Tommy Soeharto Gagal

Kompas.com - 15/12/2017, 00:53 WIB
Komisioner KPU Hasyim Azhari saat memberikan keterangan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner KPU Hasyim Azhari saat memberikan keterangan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan 12 partai politik yang melaju ke tahap verifikasi faktual dari 14 parpol kloter pertama yang masuk tahap penelitian administrasi.

Sementara dua partai lain, yakni Partai Berkarya, besutan Tommy Soeharto, dan Partai Garuda dinyatakan tak lolos tahap penelitian administrasi. Dengan demikian kedua partai tersebut tak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

"Yang tidak bisa dinyatakan ikut tahap verifikasi faktual ada dua yaitu Partai Berkarya dan Partai Garuda," ujar Komisioner KPU Hasyim Azhari saat memberikan keterangan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Menurut Hasyim, Partai Berkarya dan Partai Garuda tidak bisa memenuhi syarat batas minimal daftar keanggotaan di kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemilu, di setiap kabupaten/kota harus memiliki keanggotaan minimal seribu orang atau satu per seribu dari jumlah penduduk.

"Dua-duanya mengapa dinyatakan tidak bisa lanjut lebih kepada pemenuhan syarat dokumen berupa daftar keanggotaan di kabupaten/kota yang tidak bisa memenuhi batas minimal," tutur Hasyim.

(Baca juga : 12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melaju ke Tahap Verifikasi Faktual)

 

Hasyim menjelaskan, ada dua jenis dokumen yang menjadi syarat sebuah partai lolos penelitian administrasi perbaikan, yakni dokumen yang diserahkan ke KPU Pusat dan KPU Daerah.

Dokumen administrasi tersebut meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor, rekening dan keanggotaan.

"Basis penelitian kpu ada di dua tingkatan tadi. Dokumen parpol harus lengkap. Kalau kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan. Kalau rekening bank itu yang dimiliki DPP hingga kabupaten atau kota," ucap Hasyim.

Sementara itu 12 partai yang melaju ke tahap verifikasi faktual yakni, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Adapun sembilan parpol kloter kedua adalah parpol yang belakangan dinyatakan berhak melanjutkan proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu setelah adanya putusan sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang dinyatakan memenuhi syarat.

Namun, bagi parpol peserta pemilu 2014, verifikasi faktual hanya dilakukan untuk daerah otonom baru (DOB), yaitu di Kalimantan Utara (Kaltara), serta 17 kabupaten/kota.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Ada 106 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 9 Provinsi

UPDATE: Ada 106 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 9 Provinsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
 Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Nasional
Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Nasional
Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Nasional
Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X