Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

Kompas.com - 14/12/2017, 21:03 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) kembali memberikan penghargaan kepada tokoh yang terus berusaha menjadi inspirator bagi terbangunnya upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya.

Untuk tahun 2017 ini, penghargaan diberikan kepada dua tokoh, yakni Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (14/12/2017) malam, dan diterima langsung oleh kedua tokoh.

Betti Alisjahbana, anggota Dewan Juri BHACA 2017 mengatakan, Nurdin Abdullah dipilih karena mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi.

"Selama kepemimpinannya, perekonomian Bantaeng tumbuh pesat, pendapatan per kapita warga meningkat tajam, serta angka pengangguran turun drastis," Betty.

Sedangkan Heru Pambudi, dinilai mampu memimpin reformasi kepabeanan dan cukai demi mencapai pelayanan yang lebih cepat, lebih bagus, serta lebih transparan.

"Meski perjalanan pembenahan di Bantaeng dan Bea Cukai masih panjang, namun Dewan Juri menilai bahwa komitmen serta usaha konsisten yang ditunjukkan Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi layak untuk mendapatkan penghargaan," ucap Betty.

 

Sempat Dilarang

 

Nurdin Abdullah berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima penghargaan ini.

Dalam pidatonya, ia bercerita bagaimana awalnya dilarang keluarga untuk menjadi Bupati.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.