Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LPI: BIN dan Polri Paling Aktif Melawan Radikalisme

Kompas.com - 13/12/2017, 18:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) memantau lembaga negara yang paling konsisten melawan radikalisme sepanjang 2017. Hasilnya, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri adalah dua lembaga negara yang dinilai paling konsisten melawan aksi-aksi radikalisme.

Direktur LPI Boni Hargens menjelaskan, BIN di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Budi Gunawan dinilai mampu menyajikan informasi akurat ke Presiden Joko Widodo dan aparat kepolisian terkait kelompok radikal di Indonesia.

Di tataran wacana pun, Budi Gunawan dinilai aktif mereduksi pengaruh-pengaruh kelompok radikal.

"Salah satunya terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Budi dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan gerakan dakwah, melainkan gerakan politik. Ini pula yang memperkuat keputusan pemerintah membubarkan HTI," ujar Boni dalam keterangan persnya di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Baca juga : Eks Kepala BAIS Sebut Radikalisme Kini Digunakan untuk Kepentingan Politik

Jika BIN lebih fokus ke penyajian informasi, Polri lebih fokus ke tindakan pencegahan dini sekaligus penegakkan hukum terhadap kelompok radikal. Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlah pelaku teror yang ditangkap sepanjang 2017.

Selain BIN dan Polri, LPI memonitor lembaga negara lainnya yang juga konsisten di dalam melawan aksi radikalisme. Lembaga itu, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI.

"Meskipun sosok Panglima TNI sebelum sekarang, Gatot Nurmantyo yang diduga berpolitik melalui kelompok-kelompok itu, namun itu rupanya tidak berpengaruh terhadap penilaian terhadap TNI secara umum," ujar Boni.

Adapun, MPR RI dinilai sebagai salah satu lembaga negara yang konsisten di dalam melawan radikalisme karena program sosialisasi empat pilar. Program itu dinilai cukup mempengaruhi masyarakat, terutama di tataran universitas.

Baca juga : Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Hasil pemantauan itu, lanjut Boni, dilakukan oleh tim khusus. Tim mengumpulkan data berdasarkan identifikasi subyek (lembaga negara), kemudian disandingkan dengan sejumlah sumber, misalnya wawancara, dokumen dan berita media massa.

Terakhir, tim menganalisis data-data kemudan didapatkanlah empat lembaga negara yang dinilai paling responsif melawan radikalisme.

Poin indikator dalam mengidentifikasi lembaga negara, antara lain kinerja lembaga dan kepemimpinan dalam lembaga tersebut. Kinerja lembaga, antara lain diukur dari kebijakan yang dikeluarkan, tindakan kongkret pimpinan lembaga dan kecepatan serta ketepatan pimpinan lembaga dalam mengambil keputusan.

Kompas TV TNI berharap, prestasi ini terus dipertahankan dan menjadi lebih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com