Eks Kepala BAIS Sebut Radikalisme Kini Digunakan untuk Kepentingan Politik

Kompas.com - 13/12/2017, 14:23 WIB
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Madya Soleman Ponto. Fabian Januarius KuwadoMantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Madya Soleman Ponto.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Madya (Purn) Soleman Ponto mengatakan, hanya ada tiga isu yang dimainkan untuk meraih kekuasaan di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis.

"Tiga isu itu saja muter-muter, yang ujung-ujungnya untuk menjadi pemimpin," ujar Soleman dalam sebuah diskusi di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Dari perspektif demokrasi, lanjut Soleman, cara-cara seperti ini lazim dilakukan. Ia memberi contoh bagaimana proklamator Ir. Soekarno berupaya menyatukan kelompok nasionalis, agamis dan komunis di Indonesia agar mendapatkan dukungan dari mereka dengan mengeluarkan gagasan 'Nasakom'.

Baca juga : Boni Hargens Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Jokowi Versus Radikalisme

Demikian pula dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Soleman memprediksi, isu yang cenderung dimainkan pada 2019, yakni isu agama dan komunis.

Ia yakin isu tersebut hanya untuk merangkul kelompok-kelompok radikal di Indonesia demi menjatuhkan lawan. Kelompok radikal itu pun hanya dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperbesar kekuatan.

"Untuk menuju Pilpres, harus ada dukungan. Untuk dapat dukungan itu, harus ada penyatu, seiya-sekata. Nah, radikalisme ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan dukungan," lanjut Soleman.

Baca juga : Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Oleh sebab itu, Soleman mengingatkan agar masyarakat Indonesia kritis terhadap isu yang berkembang menjelang Pilpres 2019. Apalagi jika isu itu cenderung bersifat negatif serta berkaitan dengan sosok calon presiden.

"Selama masyarakat Indonesia masih menginginkan Indonesia ini beragam, berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, radikalisme yang cuma dijadikan alat politik itu tidak usah kita takutkan," ujar Soleman.

"Mau dijual kayak apapun isu radikalisme itu, tapi kalau enggak ada yang beli, hasilnya nol. Makanya itulah perlunya pencerahan bagi masyarakat bahwa jika Pancasila dan pilar bangsa lainnya itu membawa kesejahteraan," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X