Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus hingga Aziz Hadiri Sidang Dakwaan Setya Novanto

Kompas.com - 13/12/2017, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua elite DPP Partai Golkar menghadiri sidang dengan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Keduanya adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin.

Idrus tiba lebih dulu sejak sidang dakwaan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Aziz baru menyusul belakangan sekitar pukul 14.00 WIB.

Keduanya duduk berdampingan di bangku nomor dua dari depan. Di bangku itu juga ada istri Novanto, Deisti Astiani Tagor dan sejumlah kerabat Novanto.

(Baca juga : Jaksa KPK Sebut Setya Novanto Berbohong dan Pura-pura Sakit)

Idrus dan Aziz menjadi orang kepercayaan Novanto setelah Ketua Umum Partai Golkar itu mendekam di tahanan KPK.

Pada 21 November lalu, Novanto mengirimkan surat kepada DPP Golkar yang isinya meminta Idrus Marham menjadi Plt Ketua Umum.

Permintaan Novanto itu kemudian dikabulkan dalam rapat pleno DPP Golkar.

Belakangan, Novanto juga mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR kepada Fraksi Partai Golkar.

Dalam surat itu, Novanto juga menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR.

(baca: DPR Belum Sepakati Aziz Syamsuddin Gantikan Setya Novanto)

Namun, permintaan Novanto kali ini tak langsung dipenuhi. Mayoritas anggota fraksi Golkar menolak Aziz sebagai ketua DPR.

Mereka ingin agar posisi Ketua DPR pengganti Setya Novanto ditentukan setelah digelarnya forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Dengan begitu, sudah ada ketua umum definitif untuk menentukan siapa yang layak menjabat Ketua DPR.

Adapun dalam sidang kali ini, agendanya pembacaan dakwaan terhadap Novanto. Namun, terjadi perdebatan mengenai kondisi kesehatan Novanto.

Akhirnya, sidang diskors untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan.

Kompas TV KPK meyakini, Ketua DPR ini terlibat dalam proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com