Mendikbud dan Cara Melihat Pendidikan di NTT

Kompas.com - 13/12/2017, 08:47 WIB
Ilustrasi: Kepala SMP Negeri 4 Muara Teweh, Subakir menunjukkan salah satu ruang sekolahnya yang rusak berat, Rabu (24/4/2013). Sekolah di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah itu memiliki sembilan ruang untuk kegiatan belajar dan lebih dari separuhnya atau lima ruang mengalami kerusakan yang telah dibiarkan lebih dari 10 tahun. Pihak sekolah sudah berkali-kali meminta perbaikan kepada pemerintah daerah setempat namun belum juga direalisasikan.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUSIlustrasi: Kepala SMP Negeri 4 Muara Teweh, Subakir menunjukkan salah satu ruang sekolahnya yang rusak berat, Rabu (24/4/2013). Sekolah di Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah itu memiliki sembilan ruang untuk kegiatan belajar dan lebih dari separuhnya atau lima ruang mengalami kerusakan yang telah dibiarkan lebih dari 10 tahun. Pihak sekolah sudah berkali-kali meminta perbaikan kepada pemerintah daerah setempat namun belum juga direalisasikan.
EditorHeru Margianto


LAPORAN Program for International Students Assesement (PISA) menempatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada ranking yang rendah.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkomentar, jangan-jangan sampel dari survei ini adalah siswa-siswi asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan Mendikbud itu menyinggung perasan sejumlah orang yang berasal dari NTT. Seolah-olah kualitas pendidikan di provinsi ini rendah hingga dianggap sebagai “biang kerok” rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Pernyataan ini juga mengesankan Mendikbud melepaskan tanggungjawabnya sebagai pejabat tinggi pemerintah yang berwenang, bertugas, dan berfungsi mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan secara nasional.

Di balik itu, kita juga harus menyadari kondisi pendidikan formal di NTT yang buruk. Banyak anak usia sekolah yang terpaksa putus melanjutkan pendidikannya karena kesulitan biaya. Tercatat, ada 11 persen sekolah tidak layak atau rusak, serta kekurangan tenaga guru.

Kondisi inilah yang harus dipulihkan oleh segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bahu-membahu agar setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan dan keluarga-keluarga di NTT bisa keluar dari impitan kesulitan mereka.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peringkat rendah

Tidak sepantasnya Mendikbud mengesankan pendidikan di NTT sebagai “kambing hitam” dari rendahnya peringkat mutu pendidikan di Indonesia yang ironisnya justru menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Mendikbud seharusnya mengevaluasi, mengapa mutu pendididikan di Indonesia rendah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bagaimana menemukan solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan?

Berdasarkan laporan PISA tahun 2015, ada 540.000 siswa sekolah berusia 15 tahun yang mengikuti survei di 72 negeri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X