Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Palestina Dianggap Mampu Lawan Israel Jika Hamas dan Fatah Bersatu

Kompas.com - 12/12/2017, 23:52 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap Palestina akan mampu melawan pendudukan Israel jika dua kelompok partai yang selama ini perang saudara yakni, Hamas dan Fatah, bersatu.

"Palestina bersatu antara Hamas dengan Fatah. Kalau Palestina sendiri, pecah, ini sulit juga (lawan Israel)," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Kalla mengakui, beberapa waktu lalu Hamas dan Fatah telah menandatangani pakta rekonsiliasi, usai puluhan tahun berseteru satu sama lain. Karenanya, diharapkan rekonsiliasi tersebut akan bisa membawa persatuan bagi Palestina.

"Hamas dan Fatah itu baru ada kesepakatan untuk menjalankan pemilu tahun depan. Mudah-mudahan dalam pemilu tahun depan itu mereka sudah betul-betul dalam satu kepemimpinan. Karena di sana ada dua kepemimpinan, di sini ada presidennya, di sini ada perdana menteri," ujarnya.

(Baca juga : Menlu RI: Tak Hanya Menolak AS, OKI Harus Dorong Kemerdekaan Palestina)

 

Tak cuma itu, Kalla juga berharap negara-negara Islam di dunia dan di Timur Tengah turut serta mendorong rekonsiliasi Hamas dan Fatah demi persatuan Palestina melawan negeri bintang Daud.

"Bagaimana negara-negara Islam, termasuk negara Arab tentunya, mempersatukan antara Hamas dengan Fatah, kemudian bersatu menghadapi Israel, mempelopori perdamaiannya," ucap Kalla.

Sebab, selama ini, kata Kalla menambahkan, negara-negara di Timur Tengah ia anggap kurang kontributif dan bersikap tegas terhadap apa yang dialami Palestina atas "penjajahan" Israel.

"Bangsa Arab itu sejak dulu juga ya resolusi, terus menerus, konferensi, tidak ada habisnya. Tapi tindakan yang nyata sendiri untuk menyelesaikan konflik Palestina itu yang paling pokok dulu," tutur dia.

Kompas TV Protes atas kebijakan Presiden Amerika serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota israel berakkhir bentrok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com