Apa yang Membuat JK Yakin Korupsi di Indonesia Menurun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak lembaga atau badan yang mengawasi sistem dan perilaku korupsi seperti, inspektorat di pemerintahan, kejaksaan, kepolisian, Ombudsman, hingga KPK.

Sayangnya kinerja mereka terkesan tertindih akibat pemberitaan yang berulang-ulang tentang seorang oknum koruptor.

"Mungkin sudah berbulan-bulan diberitakan itu saja di koran, di teve live berjam-jam, padahal cuma satu orang," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan di acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Sebaliknya, Kalla meyakini bahwa sebenarnya korupsi di tanah air sudah menurun. Bahkan ada optimisme jika pemberantasan korupsi diperkuat, akan membuat seseorang takut untuk melakukan rasuah.

"Saya yakin korupsi menurun dalam artian jumlah dan kuantitasnya," kata JK.

(Baca juga : Jusuf Kalla: Negara Sekaya Apapun Bisa Gagal karena Korupsi)

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan sebelumya oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia meningkat signifikan.

Tahun ini, menurut Agus, IPK Indonesia sudah berada di peringkat ke-3 di antara negara-negara ASEAN. Prestasi ini meningkat jika membandingkan kondisi Indonesia setelah lepas dari Orde Baru.

Pada saat itu, dari skala 100, IPK Indonesia baru di angka 17. Kalah dari Thailand yang menempati angka 32, Filipina 36, Malaysia 51, Singapura sekitar 87 atau 90.

Sekarang ini, IPK Indonesia sudah di angka 37. Sementara Thailand dan Filipina yang dulu berada di atas kini di bawah Indonesia.

Sementara Malaysia yang berada di posisi kedua, meski masih di atas Indonesia tetapi IPK nya turun jika dibanding tahun 1999.

"Kalau dulu tahun 1999 dia (di angka) 51, terakhir (IPK) dia 49, kita sudah naik 37, jadi nomor 3 di ASEAN. Patut kita syukuri. Mari kita jadikan korupsi ancaman bagi kita," ujar Agus.