Kompas.com - 11/12/2017, 18:14 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin tak mempermasalahkan adanya 50 anggota Fraksi Partai Golkar yang menolak dirinya ditunjuk sebagai pengganti Setya Novanto di kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menilai penolakan tersebut terjadi karena ada pihak yang merasa belum terlaksananya mekanisme tertentu terkait penunjukan dia sebagai Ketua DPR.

"Karena ada mekanisme internal partai yang belum terselesaikan saja," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Ia menambahkan penolakan tersebut juga sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan telah disepakati agar tindak lanjut dari penujukannya sebagai Ketua DPR oleh Novanto ditunda terlebih dulu.

Baca juga : Ketika Para Kader Golkar Tolak Titah Setya Novanto...

Aziz mengatakan penundaan tersebut digalang oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia pun mempersilakan Agus untuk melakukan hal tersebut.

Ketua DPP Golkar itu mengaku tak akan menggalang dukungan sebaliknya untuk mendukung agar dirinya disahkan sebagai Ketua DPR.

"Dalam hal ini pak Agus Gumiwang buat dukungan, kami dari Pak Robert (Kardinal) enggak ada buat dukungan. Kami tidak ingin buat gaduh jadi ya sudah, kalau sudah disepakati dalam Bamus, disepakati, enggak ada masalah," papar Aziz.

Baca juga : Mengapa Aziz Syamsuddin Ditolak Kader Golkar Jadi Ketua DPR?

Saat ditanya jalannya ke depan apakah akan lebih sulit jika hendak menjadi Ketua DPR setelah ada penundaan, ia menjawabtak menarget menjadi Ketua DPR.

"Saya no target. Saya bilang saya dari awal no target. Biarlah ini mengalir secara alami. Kalau Masalah teman-teman menolak saya secara pribadi merasa enggak ada konflik," lanjut dia.

Sebelumnya Badan Musyawarah Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pembahasan proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebelumnya ditunjuk Setya Novanto untuk menjadi Ketua DPR.

"Disepakati dalam Bamus untuk menunda pergantian (Ketua DPR). Namun, surat tersebut tetap dibacakan dalam rapat paripurna," ujar Aziz usai rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senin (11/12/2017).

Kompas TV Dan Senin (11/12) siang, bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.