Kompas.com - 11/12/2017, 17:14 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak mau ikut campur dalam rencana penggantian Ketua DPR.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi langkah Setya Novanto yang menulis surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR, serta menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya memimpin parlemen.

"Dalam konteks ini, itu kan domainnya legislatif ya, tentu Presiden tidak ikut campur ya. Serahkan saja sepenuhnya ke DPR, mekanisme yang ada di DPR," kata Johan Budi, saat ditemui disela acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

(Baca juga : Tunda Aziz Jadi Ketua DPR, Seluruh Fraksi Minta Golkar Selesaikan Konflik Internal)

Presiden, menurut Johan, menyerahkan sesuai dengan mekanisme di DPR dan partai. Diketahui, pergantian Ketua DPR merupakan wewenang fraksi dan Partai Golkar.

"Intinya gini, semua mekanisme itu kewenangan ada di DPR dan partai, tentu itu domain legislatif. Presiden tidak ikut campur, siapa pun yang jadi, siapa pun yang melakukan proses itu, Presiden menyerahkan mekanisme di DPR dan partai," ujar Johan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan yang sama juga mengungkapkan hal serupa.

"Pemerintah ikut apa mekanisme yang ada di DPR," ujar Tjahjo.

"Biarlah mekanisme tatib di DPR gimana, kan melalui mekanisme partai, dari orang partai yang mengganti bagaimana mekanismenya, di DPR juga ada mekanisme, kami ikut saja," tambah Tjahjo.

(Baca juga : Mengapa Aziz Syamsuddin Ditolak Kader Golkar Jadi Ketua DPR?)

Soal bagaimana pemerintah bersinergi jika benar Aziz memimpin Senayan, Tjahjo mengatakan yang dilantik secara sah-lah yang diakui pemerintah.

"Kami tidak melihat orang, siapapun yang diusulkan oleh partai, yang disahkan dalam paripurna DPR, yang dilantik sebagai Ketua DPR, ya itu lah yang pemerintah akui," ujar Tjahjo.

Novanto yang kini meringkuk di Rutan KPK sebelumnya menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya memimpin parlemen.

Penunjukan itu disampaikan Novanto bersamaan dengan surat pengunduran dirinya yang dikirimkan kepada DPR dan Fraksi Golkar, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut mengejutkan internal Golkar sebab dilakukan tanpa melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Kompas TV Dan Senin (11/12) siang, bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Nasional
Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Nasional
Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Nasional
Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.