Kepala Bappenas Paparkan Upaya Pemerintah Cegah Korupsi

Kompas.com - 11/12/2017, 16:31 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kemeja kuning) saat memberikan pernyataan pers di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kemeja kuning) saat memberikan pernyataan pers di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.

Hal ini disampaikan Bambang saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia Tahun 2017, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Upaya yang telah dilakukan khususnya terkait dengan pencegahan meliputi perbaikan proses perizinan dan penanaman modal; penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa; perbaikan tata kelola pajak dan pencegahan kebocoran penerimaan Negara," kata Bambang.

Ia mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga mendorong pencegahan korupsi di sektor swasta dan BUMN melalui perbaikan tata kelola dan penerapan manajemen anti-suap.

Baca: KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Selain itu, ada perbaikan tata kelola di sektor sumber daya alam, termasuk mengatasi ekonomi biaya tinggi di sektor pangan strategis, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum.

"Ada juga upaya mendorong transparansi pendanaan partai politik dan penguatan aparat pengawas internal pemerintah," ujar Bambang.

Hingga Agustus 2017, kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah yang dibentuk dan telah beroperasi sudah ada di 531 daerah dari target 538.

Akan tetapi, Bambang mengakui, baru 405 daerah yang memiliki SOP dan baru 200 daerah yang telah mendelegasikan perizinan dan non-perizinannya ke PTSP.

Seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, lanjut Bambang, telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X