Kepala Bappenas Paparkan Upaya Pemerintah Cegah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.

Hal ini disampaikan Bambang saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia Tahun 2017, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Upaya yang telah dilakukan khususnya terkait dengan pencegahan meliputi perbaikan proses perizinan dan penanaman modal; penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa; perbaikan tata kelola pajak dan pencegahan kebocoran penerimaan Negara," kata Bambang.

Ia mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga mendorong pencegahan korupsi di sektor swasta dan BUMN melalui perbaikan tata kelola dan penerapan manajemen anti-suap.

Baca: KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Selain itu, ada perbaikan tata kelola di sektor sumber daya alam, termasuk mengatasi ekonomi biaya tinggi di sektor pangan strategis, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum.

"Ada juga upaya mendorong transparansi pendanaan partai politik dan penguatan aparat pengawas internal pemerintah," ujar Bambang.

Hingga Agustus 2017, kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah yang dibentuk dan telah beroperasi sudah ada di 531 daerah dari target 538.

Akan tetapi, Bambang mengakui, baru 405 daerah yang memiliki SOP dan baru 200 daerah yang telah mendelegasikan perizinan dan non-perizinannya ke PTSP.

Seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, lanjut Bambang, telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Baca juga: KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan

Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta meningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui standardisasi.

"Dalam rangka  reformasi pajak dan optimalisasi penerimaan negara, telah diberlakukan kebijakan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu di sejumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, upaya pencegahan terhadap korupsi ini dilakukan sesuai visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam nawacita.

Poin kedua Nawacita yakni, akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sementara, poin keempat Nawacita, akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

"Komitmen telah dijabarkan ke dalam RPJMN 2015-2019 maupun RKP tahunan untuk memastikan kesinambungan komitmen Pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi," ujar Bambang.