Perpres yang Bisa Cegah Korupsi Diharapkan Segera Terbit

Kompas.com - 10/12/2017, 22:21 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat menghadiri acara Kopi Darat Wilayah PSI DKI Jakarta, di Hotel Novotel, Jakarta, Sabtu (26/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat menghadiri acara Kopi Darat Wilayah PSI DKI Jakarta, di Hotel Novotel, Jakarta, Sabtu (26/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden yang mengatur lebih rinci mengenai sistem e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), dan e-procurement (pengadaan elektronik).

Perpres tersebut diyakini dapat menciptakan transparansi pengelolaan anggaran sehingga mencegah praktik korupsi oleh pejabat negara.

"PSI berharap, perpres itu segera terbit agar ada payung hukum yang lebih kuat dan bersifat memaksa," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2017).

Grace mengatakan, selama tahun 2017 ini banyak kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga : Jokowi Siapkan Perpres yang Bisa Hilangkan OTT, Apa Isinya?

Pada level sistem kerja birokrasi, masih maraknya korupsi juga dipicu dari belum diterapkannya praktik transparansi perencanaan dan anggaran secara baik.  

Pada September lalu, KPK menyatakan, penerapan e-planning dan e-budgeting oleh pemerintah daerah di Indonesia baru 42 persen.

Padahal, dalam sebuah surat edaran, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menganjurkan penggunaannya sejak September 2016.

"Banyak daerah yang belum menerapkan sistem elektronik karena para pajabat setempat bakal sulit 'bermain' anggaran. Transparansi, dalam bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat," ucap Grace.

Baca juga : Masalah Korupsi Bukan Masalah Hukum, tetapi Kultur Karakter...

Grace mengatakan, anjuran Mendagri yang tertuang dalam surat edaran jelas tidak cukup karena tidak punya kemampuan memaksa. Oleh karena itu, dibutuhkan Perpres untuk memaksa setiap daerah menerapkan e-Planning dan e-budgeting.

"Perpres ini akan membuat dimensi pencegahan korupsi lebih bergigi," ucap Grace.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Angka Kasus Covid-19 di Jatim Tinggi, Gugus Tugas Kirim Mobil Lab

Nasional
Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Fraksi PKS Menilai Rencana New Normal Terlalu Dini, Ini Alasannya

Nasional
RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

RSD Wisma Atlet Tangani 851 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes 'Swab'

Lindungi Tenaga Medis, UI Kembangkan Bilik Tes "Swab"

Nasional
Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Siapkan 2 Menara di Wisma Karantina Pademangan

Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Siapkan 2 Menara di Wisma Karantina Pademangan

Nasional
Mahfud MD: Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Corona

Mahfud MD: Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Corona

Nasional
Cegah Covid-19, Mesir Tak Gelar Shalat Idul Fitri di Masjid atau Lapangan

Cegah Covid-19, Mesir Tak Gelar Shalat Idul Fitri di Masjid atau Lapangan

Nasional
Kasus Covid-19 Turun 5 Hari Berturut-turut, Puncak Pandemi Sudah Lewat?

Kasus Covid-19 Turun 5 Hari Berturut-turut, Puncak Pandemi Sudah Lewat?

Nasional
Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X