Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Rapat, Ketum ICMI Resmi Dukung Jokowi Dua Periode

Kompas.com - 10/12/2017, 11:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa deklarasi mendukung Presiden Joko Widodo menjabat dua periode merupakan pernyataannya secara resmi.

Menurut Jimly, tidak ada yang salah dari pernyataannya itu dan ia pun tidak akan mencabutnya.

(Baca juga : ICMI Dukung Jokowi Dua Periode)

Ia mengatakan, pernyataan itu merupakan sebagai Ketua Umum ICMI. "Bukan pribadi, (saya sampaikan) sebagai Ketum, resmi," kata Jimly kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2017).

Jimly tidak menampik bahwa ada sejumlah anggota dan tokoh ICMI yang memprotes pernyataannya.

Jimly juga mengakui bahwa belum pernah ada rapat untuk membahas pernyataan dukungan ke Jokowi ini. Menurut dia, hal tersebut tidak perlu dirapatkan.

"Tidak perlu dirapatkan. Pasti kalau dirapatkan lebih banyak yang tidak setuju. Tidak perlu," ujarnya.

Jimly menyatakan bahwa dukungan itu disampaikan agar ada kepemimpinan yang berkesinambungan di Indonesia, yang berjalan minimal dalam waktu 10 tahun.

Menurut Jimly, saat ini budaya estafet kepemimpinan belum terlembagakan dengan baik. Bila terjadi pergantian kepemimpinan, pemimpin selanjutnya cenderung mengganti dan menghilangkan program dari pemimpin sebelumnya.

"Itu kan sambutan Ketua Umum dan seluruh anggota harus hormati selama saya jadi Ketua Umum. Boleh beda pendapat, tapi harus menghormati," kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut.

Pernyataan bahwa ICMI mendukung Jokowi dua periode disampaikan Jimly saat Pembukaan Silaturahim Kerja Nasional ICMI se-Indonesia dan HUT ICMI ke-27 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017). Presiden Joko Widodo turut hadir dan membuka acara tersebut.

"Dengan tetap senantiasa berpikir kritis, ICMI tidak pernah ragu, tidak perlu dan tidak boleh ragu lagi untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun," kata Jimly saat berpidato di depan Jokowi dan jajaran ICMI se-Indonesia.

Namun, pernyataan Jimly tersebut tidak didukung penuh oleh seluruh anggota organisasinya. ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat, misalnya, langsung menerbitkan pernyataan sikap untuk memprotes pidato Jimly.

(Baca juga : Pernyataan Jimly Dukung Jokowi Dua Periode Tuai Protes Internal ICMI)

"Pernyataan tersebut adalah merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan atau sikap organisasi ICMI, karena pernyataan tersebut tidak dilakukan melalui proses rapat, musyawarah, atau mekanisme organisasi," kata Ketua ICMI Orwil Jawa Barat Moh Najib dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (9/12/2017).

Tak hanya dari pengurus yang masih aktif, Protes juga datang dari mantan pengurus ICMI. Ketua ICMI periode 2003-2005 Said Didu mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilanggar oleh Jimly.

"Pertama, mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi. Kedua, membawa ICMI ke dalam politik praktis, dan ketiga, mengabaikan aspirasi umat," ucap Said Didu kepada Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com