Formappi: Sulit Menganggap Pengunduran Diri Novanto sebagai Pertanggungjawaban

Kompas.com - 10/12/2017, 09:31 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017). KPK menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek KTP Elektronik itu sudah lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARTersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017). KPK menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek KTP Elektronik itu sudah lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, menilai, surat penggunduran diri Setya Novanto dari Ketua DPR perlu dicek kebenarannya.

Kalaupun surat tersebut benar, ia menganggap langkah Novanto sudah terlambat untuk dianggap sebagai sesuatu yang tepat.

"Saya kira sudah sangat terlambat untuk dianggap sebagai sebuah langkah tepat dari Novanto karena menyadari tindakannya yang tidak pantas sebagai anggota ataupun Ketua DPR," kata Lucius kepada Kompas.com, Minggu (10/12/2017).

(Baca juga: Melalui Surat, Setya Novanto Mengundurkan Diri sebagai Ketua DPR)

Lucius berpendapat bahwa jika mau dianggap beretika, seharusnya Novanto mundur sejak awal proses hukum yang melibatkannya. Kenyataannya, Novanto berjuang dengan segala macam cara untuk lolos dari proses hukum.

"Bahkan, dia tampak mencoba menghindari proses hukum ketika dia dicari penyidik KPK ke rumahnya. Dia juga membuat banyak tindakan lain yang semakin menunjukkan kesan ketidakpatuhannya pada proses hukum," ujar Lucius.

Dari rangkaian proses yang dilalui Novanto, Lucius belum melihat Ketua Umum Golkar itu sadar tindakannya sudah menodai kehormatan DPR sebagai lembaga negara dan mencederai fungsinya sebagai wakil rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lucius menduga, pengunduran diri dilakukan Novanto setelah mengetahui bahwa dia hampir pasti sudah tak punya lagi amunisi untuk tetap bertahan sebagai Ketua DPR. Hal ini menurut dia mirip ketika Novanto terjerat kasus pencatutan nama presiden dalam kasus Freeport.

"Dengan demikian, sulit menganggap surat pengunduran diri Novanto merupakan bentuk pertanggungjawaban moralnya terkait posisinya sebagai tersangka korupsi KTP elektronik," ujar Lucius.

Dalam kasus Freeport, Novanto mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa keputusan pemberhentian karena pelanggaran etik yang dilakukannya hampir pasti akan diputuskan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) saat itu.

Setelah Novanto mundur, MKD gagal memutuskan pemberhentian terhadapnya dari posisi Ketua DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.