Muhammadiyah: Kami Tak Melihat Protes Keras dari Negara-negara Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Abdul Mu'ti mengeluhkan sikap negara-negara Timur Tengah terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

"Kami tak melihat protes keras dari negara-negara Timur Tengah. Ini memang jadi problem," ujar Mu'ti dalam diskusi "Kotak Pandora Itu Bernama Yerusalem" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

Mu'ti pun paham alasan negara-negara tersebut seolah-olah diam atas sikap Amerika Serikat tu. Yakni karena negara-negara itu sangat bergantung dengan Arab Saudi.  Arab Saudi sendiri merupakan sekutu negeri Paman Sam itu.

"Trump sudah menghitung risiko itu," ucap Mu'ti.

Baca juga : Donald Trump, Iriana, dan Kedongkolan Jokowi terhadap Sikap AS

Praktis kata Mu'ti hanya Iran, negara di Timur Tengah yang kontra dengan Amerika Serikat. "Ada persoalan di Timur Tengah, praktis hanya yang kontra Amerika Serikat hanya tinggal Iran. Iran di baliknya ada Rusia," sebut dia.

Mu'ti juga menyayangkan sikap Trump yang tidak memperhitungkan dampak perdamaian di Timur Tengah dan dunia atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota negara bintang Daud tersebut.

"Trump itu tak pernah memperhitungkan dampak perdamaian di Timur Tengah dan dunia. Ini kepentingan Amerika Serikat," ucap Mu'ti.

Trump kata Mu'ti, berbeda dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya yakni Barrack Obama yang membuka jalan damai atas konflik Palestina-Israel, meski tetap condong ke Israel.

"Trump hanya berusaha memenuhi janji-janji kampanyenya tapi tidak membuka jalan damai," tutur dia.

"Kelompok yang kontra Trump di Amerika Serikat masih cukup banyak. Sehingga ia hanya ingin mendapatkan dukungan politik dari orang yang memilihnya agar tetap solid," tambahnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya. Karenanya Indonesia meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.

Tak ketinggalan, pemerintah Indonesia pun mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.