Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Masalah Korupsi Bukan Masalah Hukum, tetapi Kultur Karakter..."

Kompas.com - 08/12/2017, 20:49 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengatakan, korupsi sebenarnya bukan masalah hukum. Korupsi adalah masalah karakter orang.

Hal tersebut disampaikan Chandra dalam acara diskusi bertema "Membaca Sejarah, Merayakan Antikorupsi: Diskusi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia", di Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

"Masalah korupsi bukan masalah hukum, tetapi kultur karakter orang. Budaya kita tertib enggak," kata Chandra.

Menurut dia, kalau hanya mengandalkan hukum untuk mengatasi korupsi tidak akan menyelesaikan masalah. Aturan sebenarnya dibuat hanya untuk ultimum remedium.

"Kalau orang bisa bergerak tanpa diatur (hasilnya) baik, malah enggak dibuat aturan. Kalau kita tahu sama-sama sesuatu (yang) enggak baik, enggak dibuat aturan," ujar Chandra.

Sayangnya, lanjut dia, perilaku di masyarakat masih ada yang belum bisa membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan.

(Baca juga: Indonesia Dianggap Tidak Belajar dari Pengalaman Korupsi Masa Lalu)

Hal yang senada diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Menurut Adnan, ada istilah bahwa sebuah negara yang banyak peraturan dan undang-undang, sebenarnya mencerminkan problem korupsi yang banyak.

"Kenapa, karena semua tindakan benar dan salah, refleksinya ke aturan," ujar Adnan.

Karena itu, kampanye antikorupsi justru orientasinya pada penegakan hukum atau law enforcement, bukan pembentukan karakter. Padahal, hasilnya tidak memuaskan.

"Law enforcement dalam kasus kita tidak banyak menghasilkan efek deterens yang terlalu luas. Jadi kalau ada yang ditangkap KPK OTT, mereka (koruptor lain) mengatakan 'mereka lagi sial saja, kalau kita enggak sial'," ujar Adnan.

Salah satu jalan pencegahan korupsi, menurut dia, ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sayangnya, institusi tersebut menurut dia belum melakukan reformasi secara baik. Karena itu, lanjut dia, pendidikan di Indonesia belum menghasilkan karakter individu yang jauh dari perilaku korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com