KPU RI Terima DIPA 2018 Rp 12,2 Triliun

Kompas.com - 08/12/2017, 17:12 WIB
Diskusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan wartawan dalam Media Gathering di Yogyakarta, Kamis (23/11/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDiskusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan wartawan dalam Media Gathering di Yogyakarta, Kamis (23/11/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 sebesar Rp 12,2 triliun. Ketua KPU RI Arif Budiman menuturkan, anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 sebesar Rp 10,8 triliun dan anggaran untuk KPU sendiri sebesar Rp 1,4 triliun.

"Iya, untuk pemilu (yang besar). Sebab kan Pilkada pakai (anggaran) daerah, APBD," kata Arif di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, dari anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 yang turun di 2018, alokasi terbesar diperuntukan honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca juga : Jokowi Ingatkan Jajarannya, Tahun Depan Sudah Tahapan Pemilu 2019

Arif berharap anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 yang sebesar Rp 10,8 triliun sudah bisa mulai turun pada Januari. Sebab, biasanya anggaran baru cair sekitar bulan Februari.

"Ibu Menkeu sudah menjanjikan mulai Januari sudah bisa digunakan anggarannya," ucap Arif.

Arif mengatakan, jika anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 bisa dicairkan pada Januari, maka hal tersebut akan melancarkan pelaksanaan tahapan yang dimulai pada bulan itu juga.

Baca juga : Jelang Pemilu, Ini Masalah yang Paling Banyak Ditemukan KPU

"Verifikasi faktual mulai berjalan, teman-teman butuh biaya verifikasi lapangan. Kemudian menjelang penetapan parpol (17 Februari), kemudian (kalau ada) penyelesaian sengketa dan lain-lain. Ya sudah mulai banyak itu kebutuhan dan kegiatan (di Januari)," ucap Arif.

Sementara itu, mengenai kecukupan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019, Arif mengatakan masih ada kekurangan sekitar Rp 3 triliun.

Kekurangan anggaran ini dikarenakan ada perubahan perlengkapan pemilu berupa kotak suara, yang menurut UU 7/2017 harus transparan. Arif berharap kekuarangan anggaran tersebut bisa diusulkan dalam APBN-P 2018.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X