KPU RI Terima DIPA 2018 Rp 12,2 Triliun

Kompas.com - 08/12/2017, 17:12 WIB
Diskusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan wartawan dalam Media Gathering di Yogyakarta, Kamis (23/11/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDiskusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan wartawan dalam Media Gathering di Yogyakarta, Kamis (23/11/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 sebesar Rp 12,2 triliun. Ketua KPU RI Arif Budiman menuturkan, anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 sebesar Rp 10,8 triliun dan anggaran untuk KPU sendiri sebesar Rp 1,4 triliun.

"Iya, untuk pemilu (yang besar). Sebab kan Pilkada pakai (anggaran) daerah, APBD," kata Arif di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, dari anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 yang turun di 2018, alokasi terbesar diperuntukan honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca juga : Jokowi Ingatkan Jajarannya, Tahun Depan Sudah Tahapan Pemilu 2019

Arif berharap anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 yang sebesar Rp 10,8 triliun sudah bisa mulai turun pada Januari. Sebab, biasanya anggaran baru cair sekitar bulan Februari.

"Ibu Menkeu sudah menjanjikan mulai Januari sudah bisa digunakan anggarannya," ucap Arif.

Arif mengatakan, jika anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 bisa dicairkan pada Januari, maka hal tersebut akan melancarkan pelaksanaan tahapan yang dimulai pada bulan itu juga.

Baca juga : Jelang Pemilu, Ini Masalah yang Paling Banyak Ditemukan KPU

"Verifikasi faktual mulai berjalan, teman-teman butuh biaya verifikasi lapangan. Kemudian menjelang penetapan parpol (17 Februari), kemudian (kalau ada) penyelesaian sengketa dan lain-lain. Ya sudah mulai banyak itu kebutuhan dan kegiatan (di Januari)," ucap Arif.

Sementara itu, mengenai kecukupan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019, Arif mengatakan masih ada kekurangan sekitar Rp 3 triliun.

Kekurangan anggaran ini dikarenakan ada perubahan perlengkapan pemilu berupa kotak suara, yang menurut UU 7/2017 harus transparan. Arif berharap kekuarangan anggaran tersebut bisa diusulkan dalam APBN-P 2018.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X