MKD Upayakan Proses Etik Novanto Selesai Pekan Depan - Kompas.com

MKD Upayakan Proses Etik Novanto Selesai Pekan Depan

Kompas.com - 08/12/2017, 08:29 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, MKD berupaya menyelesaikan kan proses dugaan pelanggaran etik dewan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto, pekan depan.

MKD berharap prosesnya akan selesai sebelum DPR memasuki masa reses pada 14 Desember 2017.

"Mudah-mudahan sebelum masa reses ini, minggu depan kami sudah bisa (selesaikan)," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dalam rapat internal MKD, Kamis pagi, dilakukan evaluasi terhadap sejumlah perkara yang ditangani MKD. Salah satunya adalah perkara Novanto.

MKD masih membutuhkan sejumlah keterangan sebelum mengambil kesimpulan.

Baca: Tak Usah Tunggu Golkar, MKD Diminta Nonaktifkan Novanto

Keterangan yang dibutuhkan salah satunya dari pihak yang mendampingi Novanto saat ia sempat menghilang dan dicari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dugaan, saat itu Novanto berada di Gedung DPR.

Kontributor Metro TV Hilman Mattauch bersama dengan Ketua DPR Setya NovantoTwitter Hilman Mattauch Kontributor Metro TV Hilman Mattauch bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto
Sudding enggan menyebutkan siapa saja yang mendampingi Novanto. Namun, ia mengatakan, salah satunya adalah Kontributor Metro TV Hilman Mattauch.

"Ya kan dalam kode etik kita kan ada pembatasan terhadap sikap, perilaku dalam rangka untuk menghormati lembaga atau institusi penegak hukum. Misalnya, ada satu proses dan tidak dalam konteks untuk menghalang-halangi," kata politisi Partai Hanura itu.

Adapun, informasi mengenai pihak-pihak yang menemani Novanto saat itu didapatkan MKD pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Novanto di rumah tahanan KPK, Kamis (30/11/2017) lalu.

Menurut Sudding, saat itu Novanto menceritakan semuanya secara lengkap.

"Dia juga sudah sampaikan orang-orang yang menemani. Tapi kan tidak enak kalau saya sampaikan semua," kata dia.

Baca: Setya Novanto Disebut Sudah Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Tiga orang tersebut, kata dia, ada pula dari unsur Sekretariat Jenderal DPR.

"Dari pihak Kesetjenan, lalu kemudian juga ada dua-tiga orang lah. Anggota (DPR) enggak ada," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Sudding enggan menyimpulkan arah temuan-temuan MKD tersebut. Namun, ia tak membantah jika keterangan-keterangan yang dikumpulkan semakin menguatkan indikasi Novanto melakukan pelanggaran etik Dewan.

"Saya kira dengan beberapa keterangan yang sudah kami dapatkan, saya kira salah satunya paling tidak ada beberapa hal yang menurut saya dilakukan pendalaman pelanggaran etik," ujar dia.

Ketua DPR RI Setya Novanto keluar dari gedung KPK, Rabu (6/12/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua DPR RI Setya Novanto keluar dari gedung KPK, Rabu (6/12/2017)

Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberhentikan Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR.

Ia mengatakan, MKD seharusnya bisa memberhentikan Novanto dari jabatan Ketua DPR tanpa menunggu keputusan Golkar.

Baca juga: MKD: Permintaan Maaf Novanto Bukan Pengakuan Kesalahan

Sebastian mengatakan, cara ini akan memaksa Golkar untuk segera mencari pengganti Novanto karena posisi Ketua DPR memang menjadi hak Golkar.

"Mestinya MKD segera membuat keputusan. Apalagi jangan sampai menunggu kemauan Novanto untuk mundur baru buat keputusan. Kalau itu terjadi, kita masih memakan waktu yang cukup panjang," kata Sebastian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Desakan agar Novanto mundur sebagai Ketua DPR menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar itu ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kompas TV Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai tidak adil, Ketua DPR Setya Novanto masih digaji pasca ditahan oleh KPK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan
Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Internasional
Bantah SBY 'Playing Victim', Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Bantah SBY "Playing Victim", Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Nasional

Close Ads X