Sidang e-KTP Digelar Pekan Depan, Bagaimana Nasib Praperadilan Novanto? - Kompas.com

Sidang e-KTP Digelar Pekan Depan, Bagaimana Nasib Praperadilan Novanto?

Kompas.com - 08/12/2017, 07:34 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto tetap bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim praperadilann Kusno menegaskan, praperadilan belum gugur meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili disebutkan bahwa praperadilan gugur apabila hakim pokok perkara mulai memeriksa terdakwa dalam persidangan.

Baca: KPK Pastikan Bawa Bukti Baru untuk Praperadilan Kedua Setya Novanto

Kusno mengatakan, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Hakim tunggal Kusno memimpin sidang praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Hakim tunggal Kusno memimpin sidang praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).
Dengan demikian, praperadilan tidak lagi berwenang menguji substansi petitum yang diajukan pemohon.

"Jelas itu ya. Gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokoknya mulai diperiksa. Setuju ya," ujar Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Beberapa jam berikutnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat mengumumkan bahwa jadwal sidang perkara pokok Novanto sudah ditentukan.

Baca: Sidang Perdana Novanto di Pengadilan Tipikor Digelar pada 13 Desember

Sidang perdana akan digelar pada Rabu (13/12/2017).

Jadwal tersebut  sehari atau dua hari sebelum putusan praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Kusno rencananya akan membacakan putusan pada Kamis (14/12/2017) petang atau Jumat (15/12/2017) pagi.

Berpotensi gugur

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, merujuk pada Pasal 82 KUHAP, maka praperadilan Novanto berpotensi gugur.

"Oh pasti. Karena sidang pertama Rabu sebelum putusan (praperadilan), maka dengan sendirinya pasti gugur," kata Fickar.

Bahkan, menurut Fickar, praperadilan Novanto seharusnya tak lagi relevan karena berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Baca juga: Satu Troli Berkas Perkara Setya Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Sementara, salah satu poin petitum Novanto yakni menguji keabsahan penetapan tersangka. Saat ini, posisi kasus Novanto berada di ranah kejaksaan, bukan lagi di penyidikan..

"Dengan diterimanya perkara di penuntutan, penyidik sudah bebas, sudah tidak masalah," kata Fickar.

Proses cepat 

Proses penyidikan hingga pelimpahan perkara Novanto terbilang cukup singkat. KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 10 November 2017.

Belum sebulan, tepatnya pada Selasa (5/12/2017), beredar kabar bahwa berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa atau P-21. Hal tersebut kemudian dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Keesokan harinya, Rabu (6/12/2017), jaksa KPK menyerahkan berkas perkara tersebut ke PN Jakarta Pusat. Mereka membawa beberapa bundel putih yang sangat tebal menggunakan troli.

Berkas tuntutan Setya Novanto tiba di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/12/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Berkas tuntutan Setya Novanto tiba di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Pada Kamis (7/12/2017), usai sidang perdana praperadilan Novanto, Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Tipikor Jakarta Ibnu Basuki menyatakan bahwa jadwal sidang sudah ditentukan.

"Jadwal persidangan memang ditentukan maksimal tujuh hari setelah susunan majelis hakim ditetapkan," ujar Ibnu.

Sidang tersebut akan dipimpin hakim Yanto yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: KPK Berhati-hati dalam Pelimpahan Berkas Perkara Setya Novanto

Sementara, susunan majelis hakim lainnya, sama seperti dalam dua persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP sebelumnya. Mereka adalah Franky Tambuwun, Emilia Djaja Subagja, Anwar dan Anshori Saifuddin.

KPK kembali menetapkan Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Pada penetapan tersangka sebelumnya, KPK kalah dalam sidang praperadilan sehingga Novanto bebas dari jeratan hukum.

Dalam kasus itu, KPK menduga Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Bersama sejumlah pihak tersebut, Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket Rp 5,9 triliun.

Kompas TV Menurut tim kuasa hukum, alat bukti yang telah digunakan untuk pihak lain tidak boleh berlaku untuk Setnov



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan
Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Internasional
Bantah SBY 'Playing Victim', Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Bantah SBY "Playing Victim", Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Nasional

Close Ads X