Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Panglima Terpilih, Hadi Tjahjanto Pastikan Netralitas TNI

Kompas.com - 08/12/2017, 06:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima terpilih TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memastikan netralitas TNI jelang tahun pemilu.

Pada tahun 2018, akan ada Pilkada Serentak, serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

Isu netralitas TNI menjadi salah satu yang disinggung pada proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Rabu (6/12/2017).

"Netral kan. Netral. Caranya adalah, kita memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Hadi, seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPRKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR
Hadi juga menyinggung ketentuan dalam sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis.

Baca: Harapan untuk Marsekal Hadi, Hapus Kekerasan Militer terhadap Warga Sipil

Adapun, dalam bab penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa politik praktis yang dimaksud dalam arti TNI hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"Di sana disebutkan bahwa TNI tidak berpolitik praktis dan mengikuti kebijakan politik negara," ujar Hadi.

Plong

Lebih jauh, Hadi mengungkapkan kelegaannya setelah proses fit and proper test di DPR selesai. Hasil tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan pada forum rapat paripurna.

Baca: DPR Sahkan Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

"Perasaan saya ya sudah plong karena beban yang diberikan kepada saya, pertanggungjawaban kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai tinggal hasilnya nanti," kata Hadi.

Komisi I DPR memutuskan untuk menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai, Hadi adalah sosok yang sanggup memimpin TNI mengantikan Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada April 2018.

Kompas TV Marsekal Hadi Tjahjanto mengundang anggota Komisi I DPR untuk sarapan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com