Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Panglima Terpilih, Hadi Tjahjanto Pastikan Netralitas TNI

Kompas.com - 08/12/2017, 06:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima terpilih TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memastikan netralitas TNI jelang tahun pemilu.

Pada tahun 2018, akan ada Pilkada Serentak, serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

Isu netralitas TNI menjadi salah satu yang disinggung pada proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Rabu (6/12/2017).

"Netral kan. Netral. Caranya adalah, kita memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Hadi, seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPRKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR
Hadi juga menyinggung ketentuan dalam sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis.

Baca: Harapan untuk Marsekal Hadi, Hapus Kekerasan Militer terhadap Warga Sipil

Adapun, dalam bab penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa politik praktis yang dimaksud dalam arti TNI hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"Di sana disebutkan bahwa TNI tidak berpolitik praktis dan mengikuti kebijakan politik negara," ujar Hadi.

Plong

Lebih jauh, Hadi mengungkapkan kelegaannya setelah proses fit and proper test di DPR selesai. Hasil tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan pada forum rapat paripurna.

Baca: DPR Sahkan Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

"Perasaan saya ya sudah plong karena beban yang diberikan kepada saya, pertanggungjawaban kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai tinggal hasilnya nanti," kata Hadi.

Komisi I DPR memutuskan untuk menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai, Hadi adalah sosok yang sanggup memimpin TNI mengantikan Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada April 2018.

Kompas TV Marsekal Hadi Tjahjanto mengundang anggota Komisi I DPR untuk sarapan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com