Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kecaman terhadap Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 19:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/10/2017) diwarnai interupsi sejumlah fraksi terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

Interupsi pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati.

Sejumlah poin disampaikan oleh Reni. Salah satunya adalah ajakan menggalang kekuatan negara Muslim di dunia.

"Fraksi PPP meminta Pemerintah RI sesegera mungkin menggalang kekuatan dengan dunia Muslim menolak keputusan Presiden (Donald) Trump," kata Reni dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlinawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlinawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017)
Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, menyebutkan, beberapa negara yang telah secara terbuka menentang pernyataan AS tersebut, di antaranya Arab saudi, Turki, Jordania, Mesir, Maroko, dan Palestina.

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Selain menggalang kekuatan dengan negara Muslim, Fraksi PPP juga meminta pemerintah melakukan diplomasi multirateral dan bilateral dengan negara-negara barat.

Beberapa yang sudah menyatakan penolakan adalah Perancis dan Inggris.

Adapun Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menilai, pernyataan AS seperti mementingkan kepentingan subjektif tanpa mencari penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut, menurut dia, justru akan memicu konflik.

"Fraksi PDI Perjuangan menolak tegas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mendorong DPR RI untuk mengeluarkan sikap mengecam keras atas keputusan sepihak tersebut," kata Aria.

Baca juga: Delapan Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertemu Bahas Yerusalem

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, langkah Trump sudah melanggar garis batas kemarahan umat Islam dunia. Sebab, pernyataan tersebut dianggap merupakan pengakuan terhadap penjajahan Israel atas Palestina.

"Ini akan memicu kemarahan yang sangat luar biasa dan tentu akan mengancam perdamaian di Timur Tengah," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Terkait interupsi-interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan rapat mengatakan. pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

"Yang menjadi masukan-masukan akan kami tindaklanjuti mungkin yang terkait dengan Palestina ditindaklanjuti oleh BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen)," ujar Fadli.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut. 

Jerusalem atau sebagian orang membacanya sebagai Yerusalem, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nama Yerusalem begitu akrab di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak berabad-abad.

Kota ini unik dengan berbagai peninggalan sejarah yang amat penting bagi ketiga umat tersebut. Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Di Indonesia, orang mengucapkannya sebagai Yerusalem.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com