JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/10/2017) diwarnai interupsi sejumlah fraksi terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.
Interupsi pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati.
Sejumlah poin disampaikan oleh Reni. Salah satunya adalah ajakan menggalang kekuatan negara Muslim di dunia.
"Fraksi PPP meminta Pemerintah RI sesegera mungkin menggalang kekuatan dengan dunia Muslim menolak keputusan Presiden (Donald) Trump," kata Reni dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan
Selain menggalang kekuatan dengan negara Muslim, Fraksi PPP juga meminta pemerintah melakukan diplomasi multirateral dan bilateral dengan negara-negara barat.
Beberapa yang sudah menyatakan penolakan adalah Perancis dan Inggris.
Adapun Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menilai, pernyataan AS seperti mementingkan kepentingan subjektif tanpa mencari penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut, menurut dia, justru akan memicu konflik.
"Fraksi PDI Perjuangan menolak tegas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mendorong DPR RI untuk mengeluarkan sikap mengecam keras atas keputusan sepihak tersebut," kata Aria.
Baca juga: Delapan Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertemu Bahas Yerusalem
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, langkah Trump sudah melanggar garis batas kemarahan umat Islam dunia. Sebab, pernyataan tersebut dianggap merupakan pengakuan terhadap penjajahan Israel atas Palestina.
"Ini akan memicu kemarahan yang sangat luar biasa dan tentu akan mengancam perdamaian di Timur Tengah," kata Anggota Komisi I DPR itu.
Terkait interupsi-interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan rapat mengatakan. pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut.
"Yang menjadi masukan-masukan akan kami tindaklanjuti mungkin yang terkait dengan Palestina ditindaklanjuti oleh BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen)," ujar Fadli.