Kepala Satpol PP DKI Sambangi KPK, Ada Apa? - Kompas.com

Kepala Satpol PP DKI Sambangi KPK, Ada Apa?

Kompas.com - 07/12/2017, 16:41 WIB
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu di Lapangan IRTI, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu di Lapangan IRTI, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Mereka membahas mengenai upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sejumlah pihak yang menyewa fasilitas sosial dan fasilitas umum DKI.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, para SKPD telah berkomitmen dengan KPK untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan PAD.

"Jadi kami sudah berkomitmen dengan KPK untuk mendorong agar penerimaan pajak-pajak daerah dan retribusi targetnya tercapai," kata Wahyu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Salah satu upayanya yaitu dengan melakukan penagihan kepada pihak yang menyewa fasos dan fasum milik DKI.

Karena, menurut dia, ada sejumlah pihak yang menyewa fasos dan fasum DKI, tetapi belum memenuhi kewajibannya. Misalnya, sejumlah operator Base Transceiver Station (BTS).

Menurut Kepala BPAD Wahyu melanjutkan, ada lebih dari 3.000 sampai 4.000 BTS yang belum memenuhi kewajibannya atau melunasi kewajibannya dalam memanfaatkan aset fasos dan fasum milik Pemda DKI.

"(Operator) BTS yang memasang BTS di lahan-lahan pemda. Nah, itu kami akan tagih. Kami sudah berkomitmen dengan KPK," ujar Wahyu.

Dalam pertemuan dengan KPK, lanjut dia, hadir Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri, Kadis Dukcapil Edison Sianturi, kemudian dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI, dan dari pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dia menepis pertemuan bersama KPK sampai membahas soal celah rawan korupsi terkait masalah pajak.

"Kami baru membahas masalah data-data wajib pajak yang bermasalah, kemudian bagaimana upaya-upaya, strategi-strategi untuk agar wajib pajak taat, patuh," ujar Wahyu.

"Jadi pokoknya kami sudah melakukan komitmen dengan KPK bagaimana caranya berupaya agar pajak itu meningkat. Ini dalam rangka penerimaan pendapatan asli daerah," ujar dia.


EditorDiamanty Meiliana

Komentar

Terkini Lainnya

Usai Bunuh Sang Istri, Pria Ini Berusaha Bunuh Diri Disaksikan 3 Anaknya

Usai Bunuh Sang Istri, Pria Ini Berusaha Bunuh Diri Disaksikan 3 Anaknya

Regional
Dapat Elektabilitas 72,4 Persen di Survei, Ini Kata Ganjar Pranowo

Dapat Elektabilitas 72,4 Persen di Survei, Ini Kata Ganjar Pranowo

Nasional
Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Nasional
Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Regional
Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional

Close Ads X