JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar akan segera menggelar rapat pleno merespons usulan DPD I tingkat provinsi untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, pleno kemungkinan digelar pada pekan depan.
"Ancar-ancarnya, Senin pekan depan. Tapi undangannya belum ada," ujar Kahar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Pada Rabu (6/12/2017), DPD I menyerahkan rekomendasi Munaslub kepada DPP. Permintaan tersebut akan ditindaklanjuti dalam pleno.
Baca: Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?
Kahar mengatakan, hingga hari ini sudah genap 34 DPD I yang menghendaki Munaslub.
"Ini kan usulan. Karena 34 ini sudah mengusulkan kan ditawarkan. Jadi ditawarkan setuju tidak," kata dia.
Saat ditanyakan perihal dampak hasil praperadilan Novanto terhadap kepastian penyelenggaraan Munaslub, Kahar tak menjawab secata lugas.
Namun, ia yakin bahwa DPD tak mungkin kompak mengajukan usul Munaslub jika tidak memiliki keyakinan Munaslub akan digelar.
Baca juga: Golkar Akan Gelar Rapat untuk Sikapi Tuntutan DPD I untuk Munaslub
"Kan sebagian DPD itu ada juga yang tadinya orang-orang DPP. Sudah tahu lah kita satu sama lain. Dia (DPD I) tidak akan kompak, bulat kalau akan ditolak," ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I itu.
Adapun, perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.
Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto.
Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.