Kompas.com - 07/12/2017, 15:18 WIB
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKoordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar akan segera menggelar rapat pleno merespons usulan DPD I tingkat provinsi untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, pleno kemungkinan digelar pada pekan depan.

"Ancar-ancarnya, Senin pekan depan. Tapi undangannya belum ada," ujar Kahar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Pada Rabu (6/12/2017), DPD I menyerahkan rekomendasi Munaslub kepada DPP. Permintaan tersebut akan ditindaklanjuti dalam pleno.

Baca: Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?

Kahar mengatakan, hingga hari ini sudah genap 34 DPD I yang menghendaki Munaslub.

"Ini kan usulan. Karena 34 ini sudah mengusulkan kan ditawarkan. Jadi ditawarkan setuju tidak," kata dia. 

Saat ditanyakan perihal dampak hasil praperadilan Novanto terhadap kepastian penyelenggaraan Munaslub, Kahar tak menjawab secata lugas.

Namun, ia yakin bahwa DPD tak mungkin kompak mengajukan usul Munaslub jika tidak memiliki keyakinan Munaslub akan digelar.

Baca juga: Golkar Akan Gelar Rapat untuk Sikapi Tuntutan DPD I untuk Munaslub

"Kan sebagian DPD itu ada juga yang tadinya orang-orang DPP. Sudah tahu lah kita satu sama lain. Dia (DPD I) tidak akan kompak, bulat kalau akan ditolak," ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I itu.

Adapun, perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto.

Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Kompas TV Sangat mendesakkah Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.