Istri Novanto Hanya Tersenyum Usai Membesuk Suaminya di Rutan KPK

Kompas.com - 07/12/2017, 13:23 WIB
Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor kembali membesuk suaminya yang ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, di Jalan Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusIstri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor kembali membesuk suaminya yang ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, di Jalan Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor, kembali membesuk suaminya yang ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK, di Jalan Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Ini merupakan kunjungannya yang ke sekian kali. Dia datang membesuk Novanto sekitar pukul 09.30 WIB, di rutan yang berada di belakang gedung Merah Putih KPK tersebut.

Sekitar dua jam setengah Deisti berada di dalam Rutan KPK dan baru keluar sekitar pukul 12.05 WIB.

Setidaknya ada lima orang perempuan yang terlihat menunggu Deisti keluar rutan. Mereka kerap terlihat mendampingi Deisti jika sedang mengunjungi Novanto.


Kelimanya langsung mengapit Deisti yang memakai baju putih dan berkerudung krem bergaris putih, setibanya dia di area halaman depan rutan.

Di belakang Deisti, terlihat seorang anak kecil yang diduga sebagai putranya.

(Baca juga : Pengacara Singgung Putusan Praperadilan yang Gugurkan Status Tersangka Novanto)

Saat berpapasan dengan awak media, Deisti enggan berkomentar alias bungkam seputar kunjungannya menemui Novanto. Dia pun tak menjawab saat ditanya soal kabar Novanto.

Hanya terlihat senyum tipis di wajah Deisti yang berlindung dibalik seorang pengawal yang diduga Pamdal DPR. Ia kemudian masuk ke mobil Toyota Alphard bernomor polisi B 11 FPG.

Meski setiap Kamis merupakan waktu membesuk tahanan KPK, kunjungan Deisti berlangsung tak lama setelah KPK menyatakan berkas penyidikan suaminya yang menjadi tersangka kasus korupsi pada proyek pengadaan KTP elektronik itu dinyatakan lengkap.

Berkas penyidikan dan surat dakwaan Novanto juga sudah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Ini artinya, Novanto akan segera diadili.

Dalam kasus e-KTP, KPK menduga Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Bersama sejumlah pihak tersebut, Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket Rp 5,9 triliun.

Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X