Pengakuan AS atas Yerusalem Dikhawatirkan Picu Reaksi Kelompok Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com -- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berpendapat, langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah.

"Pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah yang sudah diupayakan selama puluhan tahun," ujar Charles melalui keterangan pers, Kamis (7/12/2017).

Bahkan, langkah AS ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap 'membajak' isu perjuangan di Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme.

Charles mengingatkan, beberapa dekade terakhir, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem adalah ilegal.

Baca juga : Ketika Dunia Ramai-ramai Kecam Rencana Pengakuan Yerusalem

KOMPAS.com/Kristian Erdianto Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris dalam diskusi bertajuk Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme, di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

DK PBB, misalnya, pernah mengeluarkan Resolusi 242  tahun 1967 yang memerintahkan Israel mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.

Selain itu, ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 di mana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem.

"Buntutnya, semua negara menghormati resuolusi itu. Tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem," ujar Charles.

Baca juga : Liga Arab: Pengakuan AS Terkait Yerusalem Bisa Picu Kekerasan

Charles mendesak pemerintah RI mengeluarkan pernyataan resmi mengutuk langkah kontroversial Trump tersebut.

"Dalam forum PBB, Indonesia harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem ditegakkan. Bahkan, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan ibukota Israel," ujar Charles.

Diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnta untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

"Sudah saatnya untuk secara resmi mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel," ucapnya.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Jerusalem atau sebagian orang membacanya sebagai Yerusalem, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nama Yerusalem begitu akrab di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak berabad-abad.

Kota ini unik dengan berbagai peninggalan sejarah yang amat penting bagi ketiga umat tersebut. Jerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Di Indonesia, orang mengucapkannya sebagai Yerusalem.