Kompas.com - 06/12/2017, 17:59 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar telah menerima permintaan secara tertulis dari 31 DPD I Partai Golkar yang mendesak segera dilakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar rapat sesuai kerangka sistem aturan partai.

"Dengan diterimanya ini, DPP Partai Golkar segera lakukan pertemuan sesuai tahapan yang ada," ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Namun, Idrus belum bisa memastikan kapan rapat itu akan dilakukan. Namun, Idrus memastikan waktunya tak akan lama lagi untuk memutuskan langkah apa yang diambil.

 

(Baca juga: Soal Munaslub, Golkar Disarankan Jaga Jarak dengan Jokowi)

Idrus mengatakan, pada prinsipnya DPP dan DPD I memiliki visi yang sama untuk kemajuan Partao Golkar.

"Sehingga dinamika internal yang ada dapat diakhiri oleh komitmen yang sama," kata Idrus.

Berdasarkan rapat Pleno yang digelar akhir November 2017 lalu, diputuskan bahwa digelarnya Munaslub Partai Golkar menunggu proses hukum yang dijalani Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto, yakni praperadilan.

(Baca juga: Munaslub Golkar, Jangan Ada "Putra Mahkota" dan Berakhir Aklamasi)

Idrus mengatakan, pada dasarnya, ada kesamaan tujuan dalam rapat pleno tersebut, yakni mendorong digelarnya munaslub. 

"Tinggal langkah-langkah munaslub itu di DPP Golkar. Percayalah, semangat ini, komitmen ini akan dipegang teguh Golkar," kata Idrus.

Perwakilan 31 DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Kompas TV Dewan Pimpinan Daerah Golkar Bali mendukung usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencari pengganti Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.