KPU Antisipasi Kegaduhan Pemungutan Suara akibat Warga Pindah Domisili

Kompas.com - 06/12/2017, 16:27 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KPU menyebut hingga hari keempat pendaftaran pemilu 2018, sudah ada 30 partai politik yang menginput data kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KPU menyebut hingga hari keempat pendaftaran pemilu 2018, sudah ada 30 partai politik yang menginput data kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum menyadari ada pekerjaan rumah yang berat untuk menyosialisasikan ketentuan daftar pemilih dalam pemilu 2019.

Berdasarkan ketentuan baru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, warga negara yang pindah domisili berpotensi kehilangan sebagian hak suaranya, sesuai dengan perpindahan daerah pemilihannya.

Komisiner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, ini memang menjadi salah satu kerumitan pemilu nasional di Indonesia pada 2019 mendatang. Kerumitan ini bukan hanya dialami oleh warga negara/pemilih, melainkan juga petugas panitia pemungutan suara.

"Kalau ada orang yang pindah antar kabupaten, nanti surat suara mana yang dikasih. Jangan-jangan kelima-limanya dikasihkan. Kerumitan sangat tinggi. Sehingga kami juga punya PR yang berat untuk menyosialisasikan," ujar Pramono ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Baca juga : Warga Pindah Domisili Berpotensi Hilang Hak Suara, Ini Penjelasan KPU

Ketentuan mengenai jumlah surat suara yang didapatkan oleh warga negara yang berpindah domisili diatur dalam pasal 348 ayat (4) UU Pemilu 7/2017.

Pramono memastikan, tidak ada mekanisme agar warga negara yang pindah domisili tetap mendapat hak suaranya secara penuh. Pasalnya, prinsip dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih berdasarkan domisili.

"Hak pilih melekat pada status kependudukan, domisilinya di mana," kata dia," lanjut Pramono.

Baca juga : Jelang Pemilu, Ini Masalah yang Paling Banyak Ditemukan KPU

Sebagai konsekuensinya, pemilu nasional 2019 akan menghasilkan tingkat partisipasi yang berbeda antara pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Meski begitu, untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, KPU optimistis angka partisipasinya menembus 75 persen.

"Yang seperti itu, selama ini luput dari perhitungan penyusun Undang-Undang. Menyerentakkan pemilu lokal dan nasional, masing-masing ada kerumitannya," ucap Pramono.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyarankan, bagi warga negara yang tetap ingin mendapatkan hak suaranya secara penuh, semestinya bisa merencanakan perpindahan domisili dan mengurus administrasi kependudukannya jauh-jauh hari sebelum penetapan DPT (daftar pemilih tetap).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X