Meski Libur, Kementerian/Lembaga Bisa Langsung Belanja Mulai 1 Januari

Kompas.com - 06/12/2017, 16:06 WIB
Menkeu Sri Mulyani, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA Tahun 2018 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017). Fabian Januarius KuwadoMenkeu Sri Mulyani, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA Tahun 2018 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada menteri, pimpinan lembaga dan seluruh gubernur, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).

DIPA diketahui merupakan dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa proses administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan lebih awal atau sebelum tahun berjalan.

"Dengan kita melakukan (penyerahan DIPA) pada Desember 2017, kita harapkan kementerian dan lembaga bisa langsung membelanjakannya mulai tanggal 1 Januari, walaupun 1 Januari itu libur," ujar Sri.

"Pemerintah menginginkan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia," lanjut dia.

(Baca juga : Kemenkeu Luncurkan Portal Peta Data APBN)

 

APBN 2018 bertema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan". Artinya, seiring keterbatasan kapasitas fiskal, APBN harus mampu menjadi pendorong peran swasra yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembiayaan infrastruktur strategis.

Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada upaya mengurangi kemiskinan sekaligus kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat.

 

Volume Belanja Rp 2.220 Triliun

Sri melanjutkan, volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun. Angka itu dibagi untuk beberapa hal.

Pertama, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp 607,1 triliun.

Angka itu, lanjut Sri, diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara, peningkatan pertahanan keamanan serta penyelenggaraan demokrasi.

Kedua, transfer ke daerah dan dana desa, sebesar Rp 766,2 triliun diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antardaerah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X