Indonesia Tolak Rencana AS Pindahkan Kedubesnya di Israel ke Yerusalem

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menolak rencana Amerika Serikat yang akan memindahkan kantor kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv ke Yerusalem, Palestina.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama ini Yerusalem merupakan bagian dari pengawasan internasional.

"Jadi, kita tak ingin AS seperti ini," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Indonesia mendukung Palestina yang tak setuju Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel di Tel Aviv dipindahkan ke wilayah atau bagian dari negaranya.

"Jelas posisi Pemerintah Indonesia sependapat mendukung Palestina agar Amerika Serikat tak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," kata Kalla.

(Baca juga: Mengapa Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Sangat Kontroversial?)

Menurut Kalla, kondisi politik di Timur Tengah akan semakin rumit jika Amerika Serikat benar-benar memindahkan kedutaan besar mereka untuk Israel di Tel Aviv ke Yerusalem, Palestina.

"Risikonya lebih ruwet politik di Timur Tengah. Sebab, sumber daripada banyak keruwetan itu, ya, konflik Palestina-Israel, akan lebih memperburuk," kata Kalla.

Bahkan, usaha Amerika Serikat menengahi konflik berkepanjangan antara kedua negara, yakni Palestina-Israel, akan semakin sulit terwujud.

"Usaha Amerika Serikat menjadi penengah akan susah," ucap Kalla.

(Baca juga: Trump Diklaim Bakal Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan niatnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pernyataan tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah Trump akan langsung memindahkan kedutaan atau itu akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan.

Memindahkan kedutaan besar dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan menandai perubahan besar kebijakan Amerika Serikat serta membalikkan preseden puluhan tahun dan bertentangan dengan konsensus internasional.