Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadi Tjahjanto Anggap Konflik Berbasis SARA Bisa Berujung Pemberontakan

Kompas.com - 06/12/2017, 13:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal Hadi Tjahjanto turut memaparkan potensi ancaman keamanan negara dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI, Rabu (6/12/2017).

Di samping lima potensi ancaman keamanan negara yang disoroti, Hadi juga menyampaikan potensi konflik komunal berbasis SARA dinilai berpotensi merongrong legitimasi pemerintahan.

"Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada," kata Hadi dalam paparannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Lebih jauh, kata dia, era reformasi demokrasi politik seringkali mengarah pada liberalisasi yang berpotensi menjadi liberal dilemma atau tyranny of majority. Kondisi tersebut harus dikelola secara bijaksana.

Baca juga : 8 Fakta Menarik tentang Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto

"Jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan," tutur Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu.

Ia pun menyebutkan empat tugas TNI yang masih sangat relevan terhadap situasi tersebut, yakni TNI sebagai kekuatan penyerang, kekuatan pertahanan, kekuatan pendukung, dan TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi keputusan politik negara. 

Baca juga : Marsekal Hadi Tjahjanto Disebut Otak Setan oleh Teman SMA-nya

Di samping itu, Hadi juga memaparkan lima fungsi utama yang diemban TNI, antara lain fungsi penangkal setiap bentuk ancaman, fungsi penindak, serta fungsi pemulih yang dapat beroperasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk memulihkan kondisi keamanan negara.

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, perlu saya tegaskan bahwa kesemuanya semata kehendak rakyat melalui koridor konstitusi dan kaidah kaidah demokrasi yang berlaku," kata Hadi.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pilihan Presiden Joko Widodo untuk calon Panglima TNI sudah melalui proses pertimbangan yang matang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com