Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Disarankan Pilih Ketum yang Didukung Akar Rumput

Kompas.com - 06/12/2017, 13:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Partai Golkar agar bertindak cermat dalam memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.

Partai berlambang pohon beringin itu harus memilih ketua umum yang tidak mengusung ambisi pribadi, tetapi benar-benar mampu membawa aspirasi kader akar rumput dan masyarakat.

"Baiknya, untuk calon Ketua Umum Golkar, elite, dan DPP Golkar harus mendengar dengan baik suara grass root, kehendak arus bawah," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (6/12/2017).

Pangi mengatakan, siapapun Ketua Umum Golkar yang akan terpilih, memiliki tugas berat untuk memulihkan citra partai tersebut.

Baca: Munaslub Golkar, Jangan Ada "Putra Mahkota" dan Berakhir Aklamasi

Oleh karena itu, Golkar saat ini membutuhkan figur yang mampu menyatukan semua elemen.

“Maka butuh orang yang sudah terbukti mampu membawa Golkar pada perjalanan tanpa perpecahan,” ujar Pangi.

Pangi mengatakan, ketua umum yang namanya muncul dari aspirasi arus bawah akan mengutamakan kepentingan Golkar dan kadernya. Sebaliknya, dia juga akan diterima oleh kader akar rumput Golkar.

"Kalau sekarang perlu dikoreksi, sebab nama calon ketua umum Golkar diorbitkan dan muncul dari suara elite DPP dan pengurus pusat," kata dia.

Baca juga: Dilobi Kubu Airlangga agar Tak Jadi Calon Ketum Golkar, Ini Komentar Idrus

Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar menguat.

Wacana ini menguat setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.

Sejauh ini, ada sejumlah nama yang muncul dan menyatakan siap bertarung di Munaslub, yakni Airlangga Hartarto, Idrus Marham, dan Titiek Soeharto.

Kompas TV Dewan Pimpinan Daerah Golkar Bali mendukung usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencari pengganti Setya Novanto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com