Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Rotasi 85 Jenderal TNI, Pangkostrad Edy Rahmayadi Dimutasi

Kompas.com - 06/12/2017, 08:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum memasuki masa pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merotasi perwira tinggi di lingkungan Mabes TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, terdapat 85 jabatan yang mengalami pergantian.

Jumlah itu terdiri dari 46 jabatan di TNI Angkatan Darat, 28 jabatan di TNI Angkatan Laut, dan 11 jabatan di jajaran TNI Angkatan Udara.

Di TNI Angkatan Darat, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

Ia digantikan Mayjen TNI Sudirman yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi KSAD (Asops KSAD).

Baca juga: Jokowi Ajukan Calon Panglima, Gatot Diminta Tak Mutasi Perwira Tinggi

Adapun posisi Asops KSAD kini dijabat Mayjen TNI AM Putranto yang sebelumnya menjabat Panglima Kodam II/Sriwijaya.

Posisi Panglima Kodam II/Sriwijaya pun diserahkan kepada Mayjen TNI Subiyanto yang sebelumnya menjabat Asisten Personel KSAD (Aspers KSAD).

Selain itu, Mayjen TNI Wardiyono dari Perwira Staf Ahli III Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba Panglima TNI menjadi Koordinator Staf Ahli Panglima TNI.

Jabatan Wardiyono sebelumnya diserahkan kepada Brigjen TNI Tiopan Aritonang yang sebelumnya menjabat Kepala Sataf Kodam I/Bukit Barisan.

Di TNI Angkatan Udara, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Marsekal Muda TNI Imran Baidirus dari Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.

Baca juga: 8 Fakta Menarik tentang Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto

Jabatan lama Imran diserahkan kepada Marsekal Pertama TNI Nanang Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara.

Selain itu, Marsekal Pertama TNI Eko Rislanto dari Perwira Tinggi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Bidang Sumber Daya Nasonal diangkat menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Jabatan Eko sebelumnya akan diserahkan kepada Kolonel Gunawan Wibisono yang selama ini menjabat Perwira Menengah Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Baca juga: Rabu Pagi, Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Sementara di TNI Angkatan Laut, perwira tinggi yang mengalami rotasi antara lain Mayjen TNI (Marinir) Bambang Suswantono dari jabatan Komandan Korps Marinir (Dankomar) menjadi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI (Dankodiklat TNI).

Adapun jabatan Dankomar diserahkan kepada Brigjen TNI (Marinir) Hasanudin yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Korps Marinir.

Selain itu, Laksamana Pertama Nur S Prihartono dari jabatan Komandan Lantamal IX/Amb Koarmatim menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Jabatan lama Nur diserahkan kepada Laksamana Pertama Antongan Simatupang yang sebelumnya menjabat Waaspam Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Selain Nur, Laksamana Pertama Robert Wolter Tappangan yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Koarmatim juga menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jabatan lama Robert diserahkan kepada Laksamana Pertama ING Sudihartawan.

Tak langgar etika

Sementara itu, Gatot Nurmantyo meyakini dirinya tak melanggar etika dengan melakukan rotasi terhadap 85 perwira tinggi.

(baca: Gatot: Mutasi 85 Pati Diproses Sebelum KSAU Ditunjuk Jadi Calon Panglima TNI)

Menurut dia, proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Surat rotasi tersebut juga diteken oleh dirinya bersama tiga kepala staf pada 4 Desember 2017, sebelum pihak Istana memberi kabar soal penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

"Selesai semua paraf KSAD, KSAL, KSAU kemudian saya ditelepon oleh Pak Mensesneg menyampaikan 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Presiden kepada DPR mencalonkan Pak Hadi,'" ujar Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ia menambahkan, jika surat rotasi dilakukan hari ini, maka hal itu tidak tepat secara etika. Meskipun secara legalitas hal itu boleh dilakukan.

"Kalau itu ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 itu tidak tepat," tuturnya.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pilihan Presiden Joko Widodo untuk calon Panglima TNI sudah melalui proses pertimbangan yang matang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com