JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan Bali aman untuk pariwisata dan acara lain, meskipun Gunung Agung sempat mencapai fase erupsi sejak 25 hingga 30 November 2017.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, apabila ada pembatalan penerbangan dari dan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, maka hal itu merupakan kewenangan dari maskapai masing-masing.
"Meskipun meyakinkan Bali aman, bandara normal, dan pemerintah menyiapkan rencana kedaruratan, kalau ada yang membatalkan penerbangan, itu menjadi kewenangan masing-masing maskapainya," kata Sutopo dalam paparan, di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah beroperasi normal sejak 1 Desember 2017, setelah sebelumnya sempat tidak beroperasi selama tiga hari. Selama tidak beroperasi tiga hari itu, kerugian pariwisata ditaksir mencapai Rp 209 miliar.
(Baca juga: Dampak Erupsi Gunung Agung, Kunjungan Turis ke Bali Turun 4,54 Persen)
Sutopo menerangkan, taksiran tersebut merupakan perhitungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Denpasar.
Kerugian tersebut dihitung berdasarkan jumlah kunjungan turis mancanegara yang dibatalkan, sebanyak 44.000 orang dengan potensi rata-rata belanja sekitar Rp 1,3 juta per hari per orang, selama rata-rata tinggal tiga hari.
"Kerugian sekitar Rp 11,5 miliar dikontribusikan dari pembatalan 11.013 kamar di 44 hotel dan villa," ucap Sutopo.
(Baca juga: Gunung Agung Erupsi, Wapres Perkirakan Puluhan Ribu Turis Asing Gagal Masuk ke Bali)
Lebih jauh, dia menjelaskan, ada 56 jadwal penerbangan domestik dan internasional yang dibatalkan oleh maskapai penerbangan dari dan menuju Bali.
Pembatalan penerbangan itu terdiri dari 15 jadwal kedatangan domestik, 17 jadwal kedatangan internasional, sembilan jadwal keberangkatan domestik, dan 15 jadwal keberangkatan internasional.
Sejauh ini total kerugian akibat erupsi Gunung Agung masih dihitung. Di samping kerugian akibat penutupan bandara, ada pula kerugian dari pemindahan acara Bali Democracy Forum.
Acara tersebut sebelumnya dihelat di Nusa Dua, kemudian dialihkan ke Banten. Akibat penutupan bandara dan berkurangnya event, tingkat hunian hotel pun menyusut menjadi 10 persen.