Kompas.com - 05/12/2017, 18:40 WIB
Sidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015) KOMPAS.com/DANI PRABOWOSidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengapresiasi jika Ketua DPR Setya Novanto, yang mejadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, mundur dari jabatannya.

Menurut dia, tak elok jika jabatan publik diisi oleh tersangka yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syamsuddin mengatakan, Ketua DPR yang baru diharapkan tak berpotensi memiliki masalah hukum dan bernasib sama dengan Setya Novanto.

“Ketua DPR baru harus bersih sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, berpengalaman, muda, dan berintegritas," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Selasa (5/12/2017).

Baca: Setya Novanto Disebut Sudah Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Syamsuddin mengatakan, pengganti Setya Novanto memang harus berasal dari Fraksi Partai Golkar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD.

Oleh karena itu, Syamsuddin berharap Golkar dapat memilih sosok yang kompeten.

"Dengan demikian, Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR dimata rakyat dan bagi Golkar sendiri “kata Syamsuddin.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Ia yakin, masih ada sosok yang bersih dari masalah hukum di Partai Golkar.

Syamsuddin mengingatkan, pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen yang kini terus terpuruk akibat ulah Setya Novanto.

Selain itu, sosok Ketua DPR juga akan menentukan nasib dan citra Golkar ke depan.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan, Novanto siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Baca juga: MKD: Permintaan Maaf Novanto Bukan Pengakuan Kesalahan

Namun, Novanto masih mencari waktu yang tepat untuk mundur.

"Saya katakan, Setnov bersiap mundur dan buat saya kalau dia gunakan hak pribadi, saya bersyukur. Novanto cari waktu yang tepat," kata Melki dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding juga menyampaikan hal yang sama.

Menurut Sudding, Setya Novanto sadar posisinya saat ini. Novanto akan mengambil sikap dalam waktu dekat. 

Kompas TV Salah satu politisi yang menyampaikan rencana mundur Setya Novanto adalah Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.