Kompas.com - 05/12/2017, 18:40 WIB
Sidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015) KOMPAS.com/DANI PRABOWOSidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengapresiasi jika Ketua DPR Setya Novanto, yang mejadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, mundur dari jabatannya.

Menurut dia, tak elok jika jabatan publik diisi oleh tersangka yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syamsuddin mengatakan, Ketua DPR yang baru diharapkan tak berpotensi memiliki masalah hukum dan bernasib sama dengan Setya Novanto.

“Ketua DPR baru harus bersih sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, berpengalaman, muda, dan berintegritas," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Selasa (5/12/2017).

Baca: Setya Novanto Disebut Sudah Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Syamsuddin mengatakan, pengganti Setya Novanto memang harus berasal dari Fraksi Partai Golkar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD.

Oleh karena itu, Syamsuddin berharap Golkar dapat memilih sosok yang kompeten.

"Dengan demikian, Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR dimata rakyat dan bagi Golkar sendiri “kata Syamsuddin.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Ia yakin, masih ada sosok yang bersih dari masalah hukum di Partai Golkar.

Syamsuddin mengingatkan, pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen yang kini terus terpuruk akibat ulah Setya Novanto.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.