Kapolri Sebut Polair Selamatkan Rp 90 Miliar Uang Negara dari "Illegal Fishing"

Kompas.com - 05/12/2017, 12:31 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mako Kepolisian Air dan Udara Polri, Tangerang Selatan, Selasa (5/12/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mako Kepolisian Air dan Udara Polri, Tangerang Selatan, Selasa (5/12/2017).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Kepolisian Air (Polair) dalam menindak kasus di wilayah perairan selama 2017.

Setidaknya, ada 812 kasus, termasuk illegal fishing yang ditindak Polair.

"Dari kasus ini, menyelamatkan kerugian negara kurang lebih hampir Rp 90 miliar," ujar Tito di Markas Korps Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (5/12/2017).

Tito mengatakan, Polair juga melakukan penindakan terhadap pemancingan dengan menggunakan bahan peledak.

Pemerintah memberikan perhatian serius dalam penindakan terhadap penggunaan bom ikan.

Baca: Menteri Susi: Sejak 2014, 363 Kapal "Illegal Fishing" Ditenggelamkan

Penggunaan bom ikan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Polair juga menjalankan program pencegahan pencurian kapal.

"Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak di luar negeri, karena Polairud telah peduli soal pengamanan kapal asing di perairan Imdonesia yang masuk ke Selat Malaka, dan perairan perbatasan, Natuna," kata Tito.

Saat ini, kekuatan armada patroli Polair berjumlah 1.016 unit alat angkut. Sementara itu, untuk Kepolisian Udara, unit yang tersedia sebanyak 58 yang terdiri dari 10 pesawat terbang fan 48 helikopter.

"Saya berharap bahwa Polairud tetap eksis dan lebih mampu memberikan kontribusi lebih baik kepada masyarakat dalam pelakdanaan tugas polri menjaga kamtibmas negara ini," kata Tito.

Kompas TV Terlibat Pencurian Ikan, 239 Nelayan Vietnam Dipulangkan




EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X