Tahun Politik, Demokrat Minta Calon Panglima TNI Jaga Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan TNI harus tetap terbebas dari politik praktis di bawah kepemimpinan Panglima TNI yang baru.

Hal itu disampaikan Didik menanggapi penunjukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglina TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pasa Maret 2018.

"Bagaimanapun juga TNI harus terbebas dari kepentingan apapun, TNI harus netral dari kepentingan apapun, termasuk dengan politik," kata Didik di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Ia pun meminta agar Panglima TNI ke depan tidak tergoda dengan politik praktis dan fokus meningkatkan profesionalitas TNI.

Baca juga : Presiden Ajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

Apalagi mulai 2018 sudah memasuki tahun politik dan pada 2019 akan berlangsung pemilu, sehingga Panglima TNI yang baru harus bisa menjaga netralitas.

"Prinsipnya kami menginginkan panglima ke depan merepresentasikan sebuah institusi negara yaitu TNI yang kuat dan solid dan netral di dalam perhelatan atau kepentingan apapun di luar tupoksinya (tugas pokok dan fungsi)," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Baca juga : Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50.

"Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017)