Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi besar.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, masifnya agenda pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun, di lain pihak niat baik tersebut menggerus hak-hak dasar warga di berbagai daerah yang berujung pada kekerasan.

Tahun ini misalnya, tanah pertanian dan perumahan warga di Majalengka Jawa Barat dan Kulonprogo Yogyakarta digusur secara paksa untuk proyek bandara.

Petani yang melakukan protes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasan dan terancam masuk bui.

"Ini adalah bentuk pelanggaran HAM by product yang disponsori oleh negara. Padahal pembangunan sejatinya harus ramah HAM, dan pembangunan yang melanggar HAM harus ditolak," kata Usman.

Proyek bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo merupakan salah satu prioritas program konektivitas antarwilayah. Namun, sebagai dampaknya, terjadi penggusuran di beberapa desa yakni Glagah, Palihan, dan Kebonrejo.

Usman menuturkan, salah satu upaya penggusuran dilakukan oleh Angkasa Pura dan aparat bersenjata pada 27 November 2017, di Desa Palihan.

Warga yang menolak, dipaksa untuk pindah lewat cara mendobrak pintu, merusak jendela, dan memutus aliran listrik.

"Proses penggusuran tidak mempedulikan tuntutan warga, tidak menyediakan ganti rugi yang memadai dan tidak mengeksplorasi semua kemungkinan penyelesaian sengketa," kata Usman.

Manajer kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri menambahkan, ada sisi yang tertinggal dari pembangunan fisik yang gencar dilakukan pemerintah.

"Pembangunan itu nyata dan emang dibutuhkan. Tetapi ada ongkos yang harus dibayar. Apa betul sudah membangun juga manusianya? Memuliakan warganya?" ucap Puri.

Meskipun pemerintah acapkali berargumen pembangunan yang dilakukan sudah sesuai regulasi, namun menurut Puri, regulasi yang merupakan buatan manusia itu bisa dievaluasi dan dikoreksi.

"Dilihat apakah tepat sasaran, tepat guna. Regulasi harus melibatkan ruang partisipasi masyarakat," kata Puri.

Di samping pembangunan bandara NYIA, Amnesty International Indonesia juga menyoroti pembangunan pariwisata di Teluk Benoa, Bali, pembangunan pangan di Papua atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dan pembangunan pabrik semen di Kendeng.