Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Terhambat Kondisi Politik Indonesia

Kompas.com - 04/12/2017, 16:27 WIB
Advokat, ahli hukum pidana Todung Mulya Lubis, anggota Amnesty International meresmikan kantor Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Senin (4/12/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIAdvokat, ahli hukum pidana Todung Mulya Lubis, anggota Amnesty International meresmikan kantor Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Senin (4/12/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan dinilai masih belum siap menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Anggota Amnesty International Todung Mulya Lubis mengatakan, kondisi politik Indonesia belum memungkinkan untuk itu.

"Kalau saya lihat memang kondisi politik Indonesia masih belum siap untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Mungkin butuh waktu beberapa dekade lagi," kata Todung di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Todung mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah utang kepada republik dan rakyat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus membayar utang tersebut.

Pada saat kampanye, seluruh kandidat telah berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, Todung pun berharap keberadaan Amnesty International Indonesia bisa mendorong realisasi janji kampanye tersebut.

"Karena kalau tidak (diselesaikan), akan selalu ada yang merasa keadilannya dirampas, haknya dilanggar dan tidak mendapat perbaikan," imbuh Todung.

Todung melihat, perhatian pemerintah terhadap isu-isu HAM masih harus ditingkatkan. Todung tidak ingin jika penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sampai harus memakan waktu hingga ratusan tahun lamanya.

"Di Ruwanda persoalan pelanggaran HAM masa lalu kalau diselesaikan secara prosedur hukum normal, itu akan butuh waktu 150 tahun. Di Indonesia juga akan butuh waktu ratusan tahun untuk menyelesaikan (jika dengan cara sama)," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Nasional
Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X