Elektabilitas Gerindra Lampaui PDI-P berkat UU Ormas dan Pilkada DKI

Kompas.com - 03/12/2017, 13:30 WIB
Rilis hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra tertinggi diantara partai-partai lain, Jakarta, Minggu (3/12/2017). Isu UU Ormas dan Pilkada DKI Jakarta melambungkan keterpilihan Partai Gerindra. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRilis hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra tertinggi diantara partai-partai lain, Jakarta, Minggu (3/12/2017). Isu UU Ormas dan Pilkada DKI Jakarta melambungkan keterpilihan Partai Gerindra.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) melakukan survei dengan hasil yang dianggap mengejutkan. Sebab, elektabilitas Partai Gerindra mengalahkan PDI-P berdasarkan survei nasional yang dilakukan lembaga tersebut.

Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pada 6-20 November 2017, tingkat keterpilihan Partai Gerindra sebesar 15,2 persen, sedangkan PDI-P hanya 12,5 persen.

Berturut-turut setelahnya adalah Partai Demokrat (7,4 persen), Partai Golkar (7,3 persen), PKS (5,8 persen), PKB (5,4 persen), PPP (3,4 persen), PAN (3,3 persen), dan Partai Nasdem (3,3 persen).

Perindo sebagai partai baru diketahui memiliki elektabilitas 2,9 persen, menenggelamkan Hanura (2,4 persen).

Adapun elektabilitas PSI (2 persen), PKPI (1,8 persen), dan PBB (1,6 persen). Sementara itu, ada 25,6 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu.

(Baca juga: Elektabilitas Urutan Kedua, Gerindra Tak Mau Disebut Manfaatkan Musibah Golkar)

Poempida menuturkan, tingginya elektabilitas Partai Gerindra tidak lepas dari perannya yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Utamanya, mengenai isu Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Isu UU Ormas cukup menggerus suara PDI-P  dan melambungkan Partai Gerindra. Ditambah dengan Pilkada DKI 2017, dengan rentetan isu tentang kepemimpinan Muslim cukup merebut simpati publik yang mayoritas Muslim," kata Poempida dalam konferensi pers hasil survei Orkestra di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017). Partai Gerindra menggelar acara Konferensi Nasional dan Temu Kader Partai Gerindra yang dihadiri seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra  untuk membahas masalah Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/nz/17.ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017). Partai Gerindra menggelar acara Konferensi Nasional dan Temu Kader Partai Gerindra yang dihadiri seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra untuk membahas masalah Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/nz/17.
Poempida menjelaskan, responden yang memilih Partai Gerindra datang dari beragam segmen baik dari sisi geografis, ekonomi, pendidikan, dan usia. Secara geografis, dukungan terhadap Partai Gerindra merata di seluruh provinsi di Indonesia.

"Gerindra juga menjadi pilihan bagi kalangan ekonomi atas dan bawah. Dari aspek pendidikan juga merata ke responden pendidikan rendah dan tinggi," ucap mantan fungsionaris Partai Golkar itu.

(Baca juga: Gerindra: Sudah Waktunya Prabowo "Turun Gunung")

Partai Gerindra, menurut Poempida, juga mampu merebut kalangan anak-anak muda, dewasa, dan orang tua.

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Gerindra berpeluang mengukir sejarah dengan menjadi pemenang Pemilu 2019, asalkan tidak melakukan kesalahan besar. Gerindra perlu merawat basis pendukungnya di tengah stagnasi inovasi partai-partai lain.

Survei Orkestra yang dilakukan dari 6 November 2017 hingga 20 November 2017 ini melibatkan 1.300 responden dari 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3 persen.

Responden adalah penduduk Indonesia berumur minimal 17 tahun dengan didasarkan pada aspek jender, geografi, sosiokultural dan sosioekonomi, serta ideologi politik responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung tatap muka dengan panduan kuesioner oleh surveyor.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X