Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Tanggap Darurat Bencana Pacitan Diperpanjang hingga 11 Desember

Kompas.com - 02/12/2017, 20:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban akibat banjir dan tanah longsor di Pacitan, Jawa Timur kian bertambah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masa tanggap darurat penanganan korban akan diperpanjang.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Bupati Pacitan selama tujuh hari, sejak 28 November hingga 4 Desember 2017. Namun, mengingat jumlah korban terus bertambah, maka masa tanggap darurat diperpanjang tujuh hari hingga 11 Desember 2017.

Hingga saat ini, korban jiwa dalam bencana ini sebanyak 25 orang.

"Dengan rincian, sudah ditemukan meninggal dunia 20 orang dan belum ditemukan lima orang," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/12/2017).

Jumlah pengungsi yang tercatat hingga kini sebanyak 2.050 orang. Sejumlah pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah. Sementara korban yang rumahnya rusak berat, mengungsi di rumah keluarganya.

Baca juga : Longsor dan Banjir di Pacitan, 10 Orang Meninggal dan 10 Hilang

Tambahan bantuan

Sutopo mengatakan, bantuan ke lokasi bencana juga ditambah.

BNPB memberi bantuan heli bell 412 untuk percepatan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, Gubernur Jatim Soekarwo dan Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko datang ke Pacitan untuk berkoordinasi dengan jajarannya guna percepatan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor.

"Salah satu poin penyampaian Gubernur Jatim tentang pemberian jadup (jaminan hidup) untuk warga terdampak sebesar Rp 900.000 per jiwa selama tiga bulan," kata Sutopo.

Asosiasi pengusaha Banjarmasin asal Pacitan juga berpartisipasi memberi bantuan dana sebesar Rp 500 juta. Untuk masalah komunikasi, Telkomsel bersedia memberikan BTS mobile untuk daerah terdampak.

Untuk persediaan makanan, dapur umum terpusat di Kelurahan Pacitan oleh Dinas Sosial diperkuat bantuan warga dan Denbekang Korem Madiun. Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan setempat membuka 34 titik pelayanan kesehatan dengan 30 dokter, 150 perawat, 100 bidan dari Kabupaten Pacitan, dan perbantuan ikatan profesi kesehatan lainnya. PDAM juga menyediakan air bersih dengan kekuatan 2 tangki dan distribusi sesuai permintaan dari kepala desa.

Baca juga : Pulang Kampung, SBY Akan Bantu Korban Banjir Pacitan

"Pembersihan lingkungan secara swadaya telah dilakukan oleh masyarakat, dibantu truk dari pemadam serta relawan. Mereka fokus pembersihan lingkungan di jalan, fasilitas umum, sekolah, ibadah, dan tempat tinggal," kata Sutopo.

PLN juga membantu mengecek dan memperbaiki jaringan listrik.

Baca juga : Banjir dan Longsor Pacitan, PLN Putus Aliran Listrik 76.000 Pelanggan

Di tengah bantuan yang dikerahkan, ada sejumlah hambatan yang ditemui dalam menanggulangi pasca bencana. Kendala tersebut yaitu keterbatasan jumlah alat berat untuk percepatan pembersihan lingkungan, alat berat belum bisa masuk ke area pencarian korban longsor karena medan dan jalan masuk yang merupakan jalan desa, dan belum tersedianya tempat pembuangan sampah sisa banjir.

Kondisi pasca bencana di wilayah Pacitan saat ini sudah surut, meski masih meninggalkan genangan dengan ketinggian 20-30 centimeter. Selain itu, kondisi lumpur dan sampah sisa banjir masih sangat banyak berceceran di perumahan warga terdampak.

Kompas TV Banjir menyisakan sejumlah kerusakan bangunan dan juga lapisan lumpur tebal di jalanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com