Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Tanggap Darurat Bencana Pacitan Diperpanjang hingga 11 Desember

Kompas.com - 02/12/2017, 20:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban akibat banjir dan tanah longsor di Pacitan, Jawa Timur kian bertambah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masa tanggap darurat penanganan korban akan diperpanjang.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Bupati Pacitan selama tujuh hari, sejak 28 November hingga 4 Desember 2017. Namun, mengingat jumlah korban terus bertambah, maka masa tanggap darurat diperpanjang tujuh hari hingga 11 Desember 2017.

Hingga saat ini, korban jiwa dalam bencana ini sebanyak 25 orang.

"Dengan rincian, sudah ditemukan meninggal dunia 20 orang dan belum ditemukan lima orang," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/12/2017).

Jumlah pengungsi yang tercatat hingga kini sebanyak 2.050 orang. Sejumlah pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah. Sementara korban yang rumahnya rusak berat, mengungsi di rumah keluarganya.

Baca juga : Longsor dan Banjir di Pacitan, 10 Orang Meninggal dan 10 Hilang

Tambahan bantuan

Sutopo mengatakan, bantuan ke lokasi bencana juga ditambah.

BNPB memberi bantuan heli bell 412 untuk percepatan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, Gubernur Jatim Soekarwo dan Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko datang ke Pacitan untuk berkoordinasi dengan jajarannya guna percepatan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor.

"Salah satu poin penyampaian Gubernur Jatim tentang pemberian jadup (jaminan hidup) untuk warga terdampak sebesar Rp 900.000 per jiwa selama tiga bulan," kata Sutopo.

Asosiasi pengusaha Banjarmasin asal Pacitan juga berpartisipasi memberi bantuan dana sebesar Rp 500 juta. Untuk masalah komunikasi, Telkomsel bersedia memberikan BTS mobile untuk daerah terdampak.

Untuk persediaan makanan, dapur umum terpusat di Kelurahan Pacitan oleh Dinas Sosial diperkuat bantuan warga dan Denbekang Korem Madiun. Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan setempat membuka 34 titik pelayanan kesehatan dengan 30 dokter, 150 perawat, 100 bidan dari Kabupaten Pacitan, dan perbantuan ikatan profesi kesehatan lainnya. PDAM juga menyediakan air bersih dengan kekuatan 2 tangki dan distribusi sesuai permintaan dari kepala desa.

Baca juga : Pulang Kampung, SBY Akan Bantu Korban Banjir Pacitan

"Pembersihan lingkungan secara swadaya telah dilakukan oleh masyarakat, dibantu truk dari pemadam serta relawan. Mereka fokus pembersihan lingkungan di jalan, fasilitas umum, sekolah, ibadah, dan tempat tinggal," kata Sutopo.

PLN juga membantu mengecek dan memperbaiki jaringan listrik.

Baca juga : Banjir dan Longsor Pacitan, PLN Putus Aliran Listrik 76.000 Pelanggan

Di tengah bantuan yang dikerahkan, ada sejumlah hambatan yang ditemui dalam menanggulangi pasca bencana. Kendala tersebut yaitu keterbatasan jumlah alat berat untuk percepatan pembersihan lingkungan, alat berat belum bisa masuk ke area pencarian korban longsor karena medan dan jalan masuk yang merupakan jalan desa, dan belum tersedianya tempat pembuangan sampah sisa banjir.

Kondisi pasca bencana di wilayah Pacitan saat ini sudah surut, meski masih meninggalkan genangan dengan ketinggian 20-30 centimeter. Selain itu, kondisi lumpur dan sampah sisa banjir masih sangat banyak berceceran di perumahan warga terdampak.

Kompas TV Banjir menyisakan sejumlah kerusakan bangunan dan juga lapisan lumpur tebal di jalanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com