Kompas.com - 30/11/2017, 20:31 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat ditemui kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat ditemui kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, berpendapat bahwa Partai Golkar bakalan kesulitan mendongkrak elektabilitas, meskipun Setya Novanto diganti dari kursi jabatan ketua umum.

"Untuk target 5 persen suara menjelang 2019, menurut saya juga agak susah. Untuk naik 1 atau 2 persen itu saja butuh satu tahun," ujar Ray di dalam acara diskusi di Sekretraiat Formappi, Jakarta Timur, Kamis (30/11/2017).

Sosok pengganti Novanto pun dinilai dapat menjadi solusi persoalan itu. Ketua umum baru Partai Golkar, ke depannya harus memenuhi sejumlah kriteria agar masyarakat Indonesia kembali percaya dengan partai berlambang beringin tersebut.

"Pertama, mereka harus cari sosok yang tidak punya potensi masalah hukum. Kedua, track record-nya juga harus bagus," kata Ray.

"Ke depannya, enggak berpotensi punya masalah hukum dan masa lalunya juga bersih," ujar dia.

(Baca juga: Dedi Mulyadi: Pak Jusuf Kalla Ingin Golkar Cepat Lakukan Pembenahan)

Ketiga, lanjut Ray, ketua umum baru juga harus mem-brand partainya bebas korupsi. Salah satunya dengan mencabut keikutsertaan dalam Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR RI yang hingga saat ini masih berlangsung.

Keempat, ketua umum baru juga harus memimpin mekanisme pergantian Novanto dari kursi ketua DPR RI. Sosok Novanto dinilai harus dilepaskan dari Partai Golkar sepenuhnya.

"Tempatkan sosok kader Golkar sebagai ketua DPR yang juga tidak memiliki masalah hukum. Mungkin hal-hal inilah yang akan membuat elektabilitas Golkar membaik. Setidaknya enggak anjlok-anjlok banget deh. Karena untuk kembali ke angka sebelumnya, bagi saya pada 2019 itu sulit," ujar dia.

Partai Golkar dikabarkan akan segera menyelenggarakan Munaslub pertengahan Desember 2017 mendatang. Pada Senin (4/11/2017) mendatang, struktur partai akan memutuskan panitia, waktu dan tempat Munaslub.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menegaskan tidak mencampuri urusan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Nasional
Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Nasional
Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.