Pemprov Jambi Sudah Diingatkan, tetapi Korupsi Tetap Terjadi - Kompas.com

Pemprov Jambi Sudah Diingatkan, tetapi Korupsi Tetap Terjadi

Kompas.com - 30/11/2017, 15:48 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat hadir dalam acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat hadir dalam acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum mau banyak komentar tentang kasus korupsi pejabat daerah di Jambi yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Meski begitu, Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya terus-terusan mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk berhati-hati bahaya korupsi.

"Area rawan korupsi itu satu perencanaan anggaran, di situ lah peran pemerintah dan DPRD. Area rawan ke dua hibah dan dana Bansos, ketiga adalah retribusi dan pajak. Area rawan keempat adalan pembelian barang dan jasa," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

"Itu sudah kami ingatkan terus. Nah, Jambi itu masuk dalam konteks perencanaan anggaran berarti ada dua pihak yaitu oknum DPRD dan oknum Pemdanya," sambung dia.

(Baca juga : KPK Tahan Empat Tersangka Kasus Dugaan Suap APBD Jambi )

Sebelumnya, pada Selasa (28/11/2017), KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik; Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin; pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, dan satu tersangka penerima suap yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.

Uang sebesar Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan diduga terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Menurut KPK, uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD.


EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Close Ads X