Wapres Kalla Tidak Setuju Jika Polri, KPK dan Kejagung Awasi Kerja ASN

Kompas.com - 30/11/2017, 15:18 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Fabian Januarius KuwadoWakil Presiden Jusuf Kalla.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju jika Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi langsung kerja aparat sipil negara (ASN) agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.

Kalla berpendapat, lebih baik ASN diawasi oleh pengawas internal terlebih dahulu. Jika memang sang ASN itu melanggar aturan pidana, baru diserahkan ke aparat penegak hukum.

"Kita juga tidak setuju bahwa nanti semuanya harus diawasi langsung," ujar Kalla dalam pidatonya di acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional 2017 yang diselenggarakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

"Sebab yang menentukan segala sesuatunya nanti ya jaksa atau polisi. (Seharusnya) andalah (APIP) ini yang menentukan," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Kalla berpesan supaya profesionalisme APIP harus ditingkatkan.

Dengan demikian, APIP dapat langsung mendeteksi apakah proses yang dikerjakan ASN sesuai prosedur atau tidak.

APIP pun dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam kerja-kerja ASN.

Usai acara, wartawan menanyakan lagi ke Kalla soal status APIP yang diangkat oleh pimpinan masing-masing institusi.

Misalnya, APIP di pemerintah provinsi diangkat oleh gubernur, APIP di pemerintah kota diangkat oleh wali kota dan sebagainya.

Hal tersebut tentu membuat APIP tidak independen dalam menjalankan tugas pokok fungsi pengawasannya.

Mengenai hal itu, Kalla menjawab, "ya (yang mengawasi) di atasnya. Kalau di pemerintah kabupaten kurang (pengawasannya), ada inspektorat provinsi yang bisa mengatasinya kan".

"Yang sulit memang karena dia inspektorat, lalu melapor ke bupati atau wali kota. Kan kadang-kadang ada begitu. Oleh karenanya, (inspektorat) di atasnya yang harus mengawasi," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X